HARIAN RAKYAT KALTARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan berupaya menjaga kualitas pelayanan publik, di tengah berkurangnya jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang memasuki masa purna tugas.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat kolaborasi antara ASN aktif dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Untuk memastikan roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan optimal.
Bupati Bulungan Syarwani mengungkapkan, dalam dua tahun terakhir sebanyak 149 ASN di lingkungan Pemkab Bulungan telah memasuki masa pensiun.
Mereka terdiri dari tenaga kesehatan, tenaga pendidik hingga pejabat struktural yang selama ini menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Mengingat kebutuhan pelayanan publik terus meningkat, seiring pertumbuhan penduduk dan luasnya wilayah yang harus dilayani.
“Jumlah ASN terus berkurang karena memasuki masa pensiun. Sementara pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dengan baik,” ujar Syarwani beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, Kabupaten Bulungan memiliki wilayah sekitar 13 ribu kilometer persegi yang mencakup 10 kecamatan serta 74 desa dan kelurahan. Dengan jumlah penduduk lebih dari 170 ribu jiwa. Kebutuhan tenaga aparatur yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung pelayanan pemerintahan hingga ke tingkat desa.
“Di sisi lain, pemerintah daerah juga dihadapkan pada keterbatasan kemampuan fiskal. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus cermat dalam mengambil kebijakan terkait penambahan pegawai, termasuk rekrutmen CPNS,” kata dia.
Ia menegaskan, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dan alokasi anggaran pembangunan. Agar berbagai program yang menyentuh masyarakat tetap dapat berjalan.
“Ketika belanja pegawai meningkat, tentu akan berdampak pada ruang fiskal untuk pembangunan. Karena itu pemerintah harus menghitung secara matang. Agar pelayanan dan pembangunan bisa berjalan beriringan,” ungkapnya.
Dalam situasi tersebut, keberadaan PPPK dinilai menjadi salah satu solusi strategis untuk memperkuat kapasitas birokrasi daerah.
“Saya berharap ASN dan PPPK dapat terus bersinergi dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan. Sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” harapnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi