Perkuat Birokrasi dan Layanan Publik, Pemprov Kaltara Sambut Belasan Lulusan IPDN
HARIAN RAKYAT KALTARA — Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Utara (Kaltara), Andi Amriampa menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara siap menyambut dan membina 13 Pamong Praja Muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII Tahun 2026 yang akan bertugas di lingkungan Pemprov Kaltara.
Pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti rangkaian pelantikan Pamong Praja Muda oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (29/7).
Andi Amriampa juga mewakili Pemprov Kaltara dalam penandatanganan Berita Acara Penyerahan Lulusan IPDN dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada pemerintah daerah.
Dalam berita acara tersebut tercatat 14 lulusan, dengan rincian 13 orang ditempatkan di lingkungan Pemprov Kaltara dan satu orang bertugas di lingkungan Kemendagri.
Andi Amriampa menyampaikan bahwa kehadiran para Pamong Praja Muda menjadi tambahan sumber daya aparatur yang diharapkan mampu memperkuat birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kaltara.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, kami mengucapkan selamat kepada seluruh Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXIII Tahun 2026 yang telah resmi dilantik. Pelantikan ini menjadi awal pengabdian sebagai aparatur pemerintah yang dituntut memiliki integritas, profesionalisme, loyalitas, dan semangat melayani masyarakat,” katanya.
Menurutnya, para lulusan IPDN harus mampu beradaptasi dengan cepat di lingkungan kerja serta menunjukkan kinerja terbaik sejak awal penugasan.
“Kami berharap para Pamong Praja Muda dapat segera beradaptasi, menunjukkan kinerja terbaik. Serta menjadi agen perubahan yang mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujarnya.
Andi Amriampa juga menyampaikan apresiasi kepada Kemedagri dan IPDN atas kepercayaan yang diberikan kepada Pemprov Kaltara melalui penempatan para lulusan IPDN tahun ini.
Ia berharap kehadiran 13 Pamong Praja Muda tersebut semakin memperkuat implementasi reformasi birokrasi, mendukung percepatan pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
