HARIAN RAKYAT KALTARA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) memastikan akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kaltara terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025.
Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala mengatakan, seluruh rekomendasi yang disampaikan DPRD akan dibahas kembali secara internal oleh pihak eksekutif. Untuk menentukan skala prioritas sesuai kemampuan daerah.
Menurutnya, rekomendasi yang diberikan DPRD merupakan bagian dari hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan langsung di lapangan. Sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
“Nanti akan dibahas internal lagi dari pihak eksekutif. Semua rekomendasi itu tentu menjadi bagian dari evaluasi laporan LKPj gubernur dan perlu ditindaklanjuti,” ujarnya, Senin (11/5) lalu.
Meski demikian, Ingkong menegaskan pemerintah daerah tetap harus menyesuaikan pelaksanaan rekomendasi dengan kemampuan anggaran yang dimiliki. Karena itu, pemerintah akan menentukan program-program yang benar-benar menjadi prioritas utama.
“Semua tentu ingin direalisasikan, tetapi nanti akan dipilih mana yang benar-benar diprioritaskan sesuai kemampuan daerah,” katanya.
Salah satu rekomendasi yang menjadi perhatian DPRD terkait akses dan pembangunan wilayah perbatasan yang dinilai masih belum tersentuh secara maksimal.
Menanggapi hal tersebut, Ingkong mengakui pembangunan di kawasan perbatasan memang membutuhkan anggaran yang sangat besar.
Ia mengatakan, Pemprov Kaltara tidak bisa hanya mengandalkan APBD untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Melainkan juga membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat melalui APBN.
“Kita memahami kondisi di lapangan dan bagaimana caranya membantu masyarakat di perbatasan. Mudah-mudahan pemerintah pusat juga bisa membantu,” jelasnya.
Menurut Ingkong, kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
Bahkan, anggaran dalam jumlah besar pun belum tentu mampu menuntaskan seluruh persoalan hanya dalam dua hingga tiga tahun.
“Kalau mau menuntaskan seluruh kebutuhan di daerah perbatasan, anggaran bertriliun-triliun pun belum tentu selesai dalam dua atau tiga tahun,” terangnya.
Karena itu, pembangunan di wilayah perbatasan akan dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan pemerataan pembangunan di wilayah lain. Termasuk daerah pesisir.
“Semua harus berjalan seimbang. Kebutuhan di daerah pesisir juga perlu diperhatikan,” pungkasnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi