HARIAN RAKYAT KALTARA — Penanganan keadaan darurat di kawasan Fuel Terminal PT Pertamina Patra Niaga Tarakan segera memiliki prosedur tetap (protap) bersama, antara perusahaan dan Pemerintah Kota Tarakan.
Kesepakatan ini menjadi pijakan untuk menyatukan sistem komando, memperjelas pembagian tugas lintas instansi. Serta mempercepat respons ketika terjadi insiden di salah satu objek vital nasional yang menjadi pusat distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Utara (Kaltara).
Fuel Terminal Manager PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Tarakan, Hario Somapangestu, mengatakan kerja sama difokuskan pada penanggulangan keadaan darurat. Agar koordinasi antarinstansi berjalan lebih efektif ketika terjadi insiden.
“Penekanannya di penanggulangan keadaan darurat. Karena kami ini menyandang status sebagai objek vital nasional yang mendistribusikan energi BBM di seluruh wilayah Kota Tarakan maupun Provinsi Kalimantan Utara. Kami tidak bisa sendiri untuk menjamin proses bisnis berlangsung. Sehingga membutuhkan dukungan dari stakeholder maupun instansi pemerintah terkait,” ujarnya, Selasa (4/8).
Kedua belah pihak akan menyusun prosedur tetap bersama yang menjadi acuan seluruh unsur saat menghadapi kondisi darurat.
Selain itu, akan dilaksanakan latihan dan simulasi berkala guna menyamakan pola tindakan, alur komunikasi, hingga mekanisme pengerahan personel.
Simulasi lapangan menjadi bagian penting. Karena setiap instansi harus memahami perannya masing-masing sebelum menghadapi situasi sebenarnya.
“Yang pertama ada latihan penanggulangan keadaan darurat. Kami akan melaksanakan simulasi. Kemudian kalau worst case terjadi dan kami kekurangan tenaga untuk melakukan penanganan. Kami bisa meminta bantuan dari pemerintah kota, dalam hal ini PMK dan BPBD, termasuk untuk membantu evakuasi warga sekitar,” katanya.
Ia mengungkapkan, secara internal Pertamina telah memiliki Organisasi Keadaan Darurat (OKD) yang didukung berbagai sarana pemadam kebakaran, dengan kapasitas besar. Seluruh peralatan tersebut rutin menjalani pemeliharaan agar selalu siap digunakan sewaktu-waktu.
“Sarana prasarana kami siap. Kami punya pompa pemadam kebakaran laut berkapasitas 2.500 GPM yang berfungsi dengan baik dan bisa melakukan dorongan air sampai ke tangki-tangki. Kemudian kami juga punya dua pompa PMK darat berkapasitas 1.500 GPM yang kami maintenance dengan baik,” jelasnya.
Meski demikian, Hario mengakui dalam kondisi darurat berskala besar terdapat kemungkinan personel internal mengalami kelelahan atau terdampak paparan BBM maupun uap bahan bakar. Sehingga memerlukan tambahan tenaga dari luar perusahaan.
“Dari kami sebenarnya sudah ada Organisasi Keadaan Darurat. Tapi ketika worst case terjadi, ada kemungkinan personel kami letih atau tumbang karena paparan BBM maupun uap. Dalam kondisi seperti itu kami membutuhkan bantuan tenaga dari pemerintah kota maupun stakeholder lainnya. Agar penanggulangan keadaan darurat bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Tarakan Khairul mengatakan, koordinasi antara pemerintah daerah dengan Pertamina sebenarnya telah berlangsung selama ini.
Namun, kerja sama tersebut dinilai perlu diperkuat melalui kesepakatan tertulis. Agar seluruh pihak memiliki pedoman yang sama ketika menghadapi kondisi darurat.
“Secara tidak formal sebenarnya sudah jalan selama ini. Tugas kami juga, kalau ada kejadian darurat. Apakah itu di masyarakat maupun di institusi selama berada di wilayah Tarakan ini pasti menjadi tanggung jawab kita. Selama ini sudah berjalan,” katanya.
Ia menilai simulasi menjadi faktor penting dalam membangun kesiapsiagaan. Tanpa latihan bersama, setiap instansi berpotensi bergerak dengan pola masing-masing. Sehingga justru memperlambat penanganan ketika kondisi darurat benar-benar terjadi.
“Sering kali kalau kita tidak ada simulasi lapangan, tidak ada protap bersama, pada saat ada kejadian beneran itu penanganannya jadi lambat. Bahkan mungkin sering menghasilkan korban yang sudah lebih banyak baru penanganan terjadi. Karena di lapangan saling semuanya bergerak sendiri-sendiri, akhirnya saling menghambat,” ucapnya.
Khairul menambahkan, potensi keadaan darurat yang paling menjadi perhatian di kawasan Fuel Terminal adalah kebakaran karena berkaitan langsung dengan penyimpanan dan distribusi BBM.
Oleh sebab itu, kesiapan prosedur, koordinasi, serta pembagian tugas antarinstansi harus dipastikan telah tersusun sebelum keadaan darurat benar-benar terjadi. (sas/uno)
Editor : Nurismi