Sistem OSS Diterapkan, Pelaku Usaha Tarakan Kini Lebih Mudah Urus Izin Minol
HARIAN RAKYAT KALTARA - Penerapan sistem Online Single Submission (OSS) mengubah pola penerimaan daerah dari sektor perizinan penjualan minuman beralkohol (Minol)di Kota Tarakan.
Retribusi yang selama bertahun-tahun dipungut setiap kali izin diterbitkan maupun diperpanjang, kini tidak lagi menjadi pemasukan daerah. Karena seluruh proses perizinan telah terintegrasi dalam sistem nasional.
Perubahan tersebut membuat salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perizinan resmi terhenti. Di sisi lain, pelaku usaha justru memperoleh kemudahan. Karena tidak lagi dibebani biaya retribusi saat mengurus legalitas penjualan minuman beralkohol.
Penata Perizinan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tarakan Mariyati, menjelaskan perubahan itu merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah pusat yang mengintegrasikan seluruh layanan perizinan melalui OSS.
Sebelum sistem tersebut diterapkan, pemerintah daerah masih memiliki kewenangan memungut retribusi penerbitan izin penjualan minuman beralkohol. Nilainya bahkan mencapai puluhan juta rupiah untuk setiap izin yang diterbitkan atau diperpanjang.
“Kalau dulu kan untuk distributor Rp 75 juta. Untuk hotel dan restoran juga sekitar Rp 75 juta per tahun. Itu masuk sebagai retribusi daerah. Sekarang sudah tidak ada lagi, karena semuanya melalui OSS, jadi retribusi itu sudah dihapus,” ujar Mariyati, Senin (27/7).
Ia mengungkapkan, penghapusan retribusi tersebut otomatis menghilangkan salah satu pos penerimaan daerah. Seluruh proses administrasi kini dilakukan secara elektronik melalui sistem OSS.
Sehingga pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan menarik biaya sebagaimana mekanisme sebelumnya.
Meski kehilangan sumber PAD dari sektor tersebut, pemerintah daerah tetap menyesuaikan diri dengan kebijakan nasional yang berlaku.
Menurut Mariyati, perubahan sistem tersebut berlaku secara menyeluruh sehingga seluruh daerah mengalami mekanisme yang sama.
“Iya, PAD dari situ memang hilang karena sekarang semuanya terpusat. Yang masih ada itu hanya urusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sedangkan retribusi izin minuman beralkohol sudah tidak ada lagi,” katanya.
