HARIAN RAKYAT KALTARA — Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tidak mengubah komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam menjalankan program-program prioritas pembangunan.
Di tengah penyesuaian belanja daerah, alokasi anggaran tetap diarahkan untuk mendukung kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara Nurdin, mengatakan efisiensi yang dilakukan bukan berarti mengurangi kualitas pelaksanaan program.
Sebaliknya, langkah tersebut bertujuan memastikan setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah saat ini difokuskan pada pembiayaan program yang menjadi prioritas pemerintah.
Terutama yang berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau berbicara efisiensi, yang paling penting bagaimana anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk program yang menjadi prioritas pemerintah dan memberikan hasil yang nyata,” ujarnya, Jumat (31/7).
Ia menjelaskan, BKAD memiliki peran memastikan seluruh proses pengelolaan APBD berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Setiap usulan pencairan anggaran dari organisasi perangkat daerah (OPD) harus melalui tahapan verifikasi administrasi sebelum pembayaran dapat dilakukan.
“Proses tersebut, merupakan bagian dari sistem pengendalian keuangan daerah. Untuk menjaga tertib administrasi sekaligus memastikan penggunaan anggaran telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan,” jelasnya.
Selain memastikan kelengkapan administrasi, pemerintah juga terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.
Evaluasi tidak hanya berfokus pada besarnya serapan anggaran. Tetapi juga memperhatikan capaian program dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Tingginya realisasi anggaran belum tentu mencerminkan keberhasilan, apabila pelaksanaan program tidak memberikan dampak yang signifikan. Karena itu, efektivitas belanja menjadi salah satu indikator penting dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, koordinasi antara BKAD, organisasi perangkat daerah, serta Inspektorat terus diperkuat. Untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan APBD berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltara berharap kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya mampu menjaga kesehatan fiskal daerah. Tetapi juga memastikan seluruh program prioritas tetap berjalan optimal,” terangnya.
Langkah ini dinilai penting agar pembangunan daerah tetap berlanjut, pelayanan publik terus meningkat, dan manfaat APBD dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di seluruh wilayah Kaltara. (fai/uno)
Editor : Nurismi