HARIAN RAKYAT KALTARA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara terus mempercepat pemerataan akses listrik di wilayah pedalaman dan perbatasan melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
Langkah ini ditempuh sebagai solusi bagi daerah-daerah yang hingga kini belum dapat dijangkau jaringan listrik konvensional milik PT PLN.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara Ferdy Manurung Tanduklangi, mengatakan karakteristik wilayah Kalimantan Utara yang luas serta kondisi geografis yang didominasi kawasan terpencil menjadi tantangan utama dalam penyediaan layanan listrik bagi masyarakat.
Menurutnya, masih banyak desa yang terisolasi karena belum memiliki akses transportasi darat yang memadai.
Kondisi tersebut membuat pembangunan jaringan listrik konvensional membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang tidak singkat.
“Masih banyak desa yang terisolasi dari akses transportasi jalan. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemerataan layanan listrik bagi masyarakat,” ujarnya, Kamis (2/7).
Sebagai alternatif, Pemprov Kaltara mendorong pemanfaatan potensi energi yang dimiliki setiap daerah. Untuk kawasan dengan intensitas penyinaran matahari tinggi, pemerintah mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.
Sementara wilayah yang memiliki potensi sungai dan aliran air diarahkan untuk memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).
Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dibanding memaksakan pembangunan jaringan PLN ke kawasan yang jumlah penduduknya relatif sedikit dan lokasinya sulit dijangkau.
“Daerah-daerah yang terisolasi kami petakan potensi energi terbarukannya. Agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik. Jika jaringan PLN belum memungkinkan masuk, maka harus dicari solusi lain yang sesuai dengan potensi wilayah masing-masing,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemerataan akses energi merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Karena itu, warga yang tinggal di pedalaman maupun kawasan perbatasan harus memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati layanan listrik yang andal.
“Berdasarkan data Dinas ESDM Kaltara, tingkat masyarakat yang telah menikmati akses listrik secara kontinu saat ini mencapai 96,96 persen. Meski demikian, masih terdapat sebagian masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan, yang belum memperoleh layanan listrik secara optimal,” bebernya.
Untuk menutup kesenjangan tersebut, Pemprov Kaltara terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, PT PLN. Serta berbagai pemangku kepentingan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur energi.
“Pengembangan PLTS komunal dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro menjadi salah satu strategi utama. Untuk menghadirkan listrik di daerah yang belum terjangkau jaringan PLN,” kata dia.
Ia menegaskan, keberhasilan pemerataan listrik tidak hanya diukur dari tingginya rasio elektrifikasi. Tetapi juga dari sejauh mana masyarakat benar-benar dapat menikmati pasokan listrik secara berkelanjutan.
“Pemerataan listrik tidak boleh berhenti pada angka statistik. Yang harus dipastikan adalah setiap warga, termasuk yang tinggal di pedalaman dan perbatasan, dapat menikmati layanan listrik yang memadai untuk mendukung aktivitas sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi