Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

APBD Diproyeksi Turun, Pemkab Berau Prioritaskan Belanja Wajib dan Pelayanan Dasar

Nurismi
Penulis: Nurismi❯
Wakil Bupati Berau, Gamalis. (SENO/BP)
Wakil Bupati Berau, Gamalis. (SENO/BP)

Advertisement

BERAU POST – Pemerintah Kabupaten Berau mulai bersiap menghadapi potensi tekanan fiskal pada tahun anggaran 2027.

Dengan proyeksi pendapatan daerah yang diperkirakan melemah, pemerintah daerah kini mengarahkan kebijakan anggaran pada penguatan belanja wajib serta pelayanan dasar, sementara sejumlah program pembangunan yang dinilai belum mendesak berpeluang ditunda.

Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyampaikan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan fiskal daerah di tengah keterbatasan ruang anggaran yang ada.

Advertisement

Seluruh usulan pembangunan tetap akan masuk dalam daftar perencanaan, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Semua usulan tetap kita terima dan catat. Tapi realisasinya harus melihat kondisi keuangan daerah. Kalau belum memungkinkan, kita tunda sampai situasi keuangan lebih memungkinkan,” ujarnya diwawancara kemarin (5/7).

Dijelaskan, berdasarkan gambaran awal, pendapatan daerah pada 2027 diproyeksikan mengalami penurunan. Di saat yang sama, pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban rutin yang tidak bisa dikurangi seperti belanja pegawai, pelayanan publik, serta program-program yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Advertisement

Kondisi tersebut membuat ruang gerak anggaran untuk sektor pembangunan menjadi semakin terbatas. Karena itu, pemerintah daerah dituntut lebih ketat dalam menentukan prioritas, agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan.

“Kita harus realistis. Setelah kewajiban yang sifatnya mengikat dipenuhi, sisa anggaran untuk pembangunan tidak terlalu besar. Jadi harus benar-benar dipilah mana yang paling prioritas,” kata Gamalis.

Ia tidak menampik bahwa keterbatasan anggaran ini berpotensi memengaruhi sejumlah rencana pembangunan daerah, termasuk rehabilitasi gedung, pematangan lahan, hingga pengadaan kantor sementara melalui sistem sewa.

Namun, penundaan tersebut bukan berarti menghapus kebutuhan pembangunan, melainkan penyesuaian terhadap kondisi fiskal agar pengelolaan keuangan daerah tetap berada pada jalur yang sehat.

Advertisement

Artikel Terkait

Geliatkan Ekonomi UMKM, Festival Abutta Banua Sukses Jadi Wadah Pesta Rakyat Berau

Geliatkan Ekonomi UMKM, Festival Abutta Banua Sukses Jadi Wadah Pesta Rakyat Berau

Sukses digelar 7 hari, Festival Abutta Banua 2026 kini diusulkan masuk Karisma Event Nusantara.

Berau Masukkan Bankeu Rp 222 Miliar ke APBD, Tinggal Tunggu SK Gubernur

Berau Masukkan Bankeu Rp 222 Miliar ke APBD, Tinggal Tunggu SK Gubernur

Bapelitbang Berau konfirmasi alokasi bankeu nonspesifik Rp 222 miliar sudah masuk struktur APBD.

Gandeng Kejaksaan, Pemkab Berau Perkuat Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Dasar Anak Terlantar

Gandeng Kejaksaan, Pemkab Berau Perkuat Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Dasar Anak Terlantar

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas tegaskan komitmen menjamin identitas kependudukan hingga akses pendidikan anak.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer