Utama Pemerintahan Sanggam Kaltara Ekonomi Kombis Gaya Hidup All Sport Makan-Makan Parlementaria Polhukrim Entertaiment Catatan

Sinergi Kaltara-Australia: Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik yang Ramah Disabilitas

Nurismi • Kamis, 7 Mei 2026 | 08:50 WIB
JALIN KERJA SAMA: Kepala Bapprida Kaltara Bertius (tengah) menilai kerja sama dengan Pemerintah Australia berikan dampak nyata. (FAISAL/HRK)
JALIN KERJA SAMA: Kepala Bapprida Kaltara Bertius (tengah) menilai kerja sama dengan Pemerintah Australia berikan dampak nyata. (FAISAL/HRK)

HARIAN RAKYAT KALTARA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menilai kerja sama dengan Pemerintah Australia telah memberikan dampak nyata.

Khususnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas layanan publik yang lebih inklusif. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapprida) Kaltara Bertius mengatakan, kolaborasi yang terjalin melalui berbagai program.

Termasuk program SKALA yang didukung Kedutaan Besar Australia di Jakarta, telah memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah. 

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sangat mengapresiasi kerja sama ini. Program yang dijalankan memberi dampak positif. Terutama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya, Rabu (6/5). 

Menurut Bertius, salah satu dampak konkret dari kerja sama tersebut terlihat pada meningkatnya keberpihakan pemerintah terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.

Hal ini tercermin dari berbagai inovasi layanan public. Seperti kemudahan dan keringanan pajak kendaraan di layanan Samsat, serta penyediaan fasilitas yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas. 

Selain itu, pemerintah daerah juga mulai memperkuat mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat melalui forum perencanaan pembangunan yang lebih inklusif.

Seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tematik. Program Mentari Kaltara menjadi salah satu bagian dari pendekatan tersebut yang turut mendapat dukungan dari Pemerintah Australia. 

“Melalui pendekatan ini, kita memastikan kelompok rentan benar-benar dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan,” jelasnya. 

Dari sisi kebijakan, kerja sama ini juga menghasilkan berbagai regulasi yang memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan.

Bahkan, pemerintah provinsi telah menyusun rencana aksi hingga tahun 2030 guna memastikan keberlanjutan program inklusif tersebut. 

Sementara itu, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gita Kamath, menyebut kunjungannya ke Kaltara sebagai bagian dari upaya mempererat kemitraan yang telah lama terjalin. 

“Ini merupakan kunjungan pertama saya ke Kaltara dan menjadi kehormatan dapat bertemu langsung dengan pemerintah daerah,” ungkapnya. 

Ia menjelaskan, kerja sama antara Australia dan Kaltara selama ini berfokus pada peningkatan layanan dasar.

Terutama di sektor pendidikan melalui program INOVASI. Program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran, sekaligus memastikan anak-anak penyandang disabilitas dapat belajar di kelas reguler. 

“Dalam kunjungan lapangan ke salah satu sekolah dasar di Kabupaten Bulungan, kami juga melihat langsung penerapan metode pembelajaran yang lebih inklusif dan partisipatif,” ungkapnya. 

Tak hanya di sektor pendidikan, kerja sama juga mencakup penguatan tata kelola keuangan daerah. Termasuk optimalisasi pendapatan dan peningkatan kualitas belanja publik. Delegasi juga meninjau layanan Samsat yang dinilai semakin ramah terhadap kelompok rentan. 

“Kami berharap kemitraan ini dapat terus berkembang dan diperluas ke berbagai sektor lain. Kerja sama ini terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” harapnya. (fai/uno)

Editor : Nurismi
#australia #kerja sama #pemprov kaltara #pajak kendaraan