HARIAN RAKYAT KALTARA — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Kaltara melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2025 di wilayah Kabupaten Bulungan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah yang dilaporkan dalam LKPJ Gubernur.
Monitoring dilakukan oleh anggota Pansus LKPJ, yakni Alimuddin, Hamka dan Herman. Dengan meninjau langsung berbagai proyek strategis yang tengah berjalan.
Agenda diawali dengan monitoring pembangunan jalan di kawasan Kantor DPRD Kaltara. Dikatakan Anggota Pansus LKPj Alimuddin, peninjauan ini bertujuan memastikan kualitas pekerjaan.
Serta progres pembangunan infrastruktur penunjang aktivitas kelembagaan berjalan sesuai dengan perencanaan.
“Selanjutnya meninjau kegiatan pematangan lahan untuk pembangunan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kaltara,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Alimuddin menekankan pentingnya kesiapan lahan sebagai tahap awal yang menentukan keberlanjutan pembangunan fisik.
Monitoring juga dilakukan terhadap pematangan lahan Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kaltara.
“Kegiatan ini menjadi perhatian, karena berkaitan dengan penguatan sektor ekonomi daerah melalui peningkatan fasilitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha,” tuturnya.
Selain itu, Pansus LKPJ turut meninjau kegiatan pengadaan meubeleur di Gedung Diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltara.
Peninjauan difokuskan pada kesesuaian spesifikasi barang, serta kelengkapan sarana guna menunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur.
“Rangkaian monitoring dilanjutkan dengan peninjauan kegiatan pematangan lahan dan pemancangan untuk pembangunan Kantor BPSDM Kaltara,” ujarnya.
Proyek ini dinilai strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah. Setelah melakukan peninjauan lapangan, Pansus LKPj melaksanakan pertemuan di Kantor DPRD Kaltara.
Pertemuan tersebut membahas kelengkapan berkas pendukung dari seluruh kegiatan yang telah dimonitoring. Sebagai bahan analisis dalam penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPj Gubernur.
Menurut Alimuddin, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Pansus LKPj DPRD Kaltara menegaskan komitmennya dalam memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah daerah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
“Hasil dari evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di masa mendatang,” harapnya. (adv/uno)
Editor : Nurismi