HARIAN RAKYAT KALTARA — Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie menegaskan, sektor infrastruktur masih menjadi isu strategis utama dalam pembangunan daerah saat ini.
Ia menilai pemerintah perlu memperkuat penanganan titik-titik rawan infrastruktur sekaligus menyiapkan model penanganan yang berkelanjutan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata. Tetapi juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan mitigasi risiko.
“Bagaimana pemerintah menangani titik-titik rawan infrastruktur, dan bagaimana model penanganannya ke depan jika terjadi masalah, itu yang harus disiapkan dengan matang,” ujarnya, belum lama ini.
Ia menjelaskan, kondisi geografis Kalimantan Utara yang luas serta akses menuju wilayah tertentu yang masih terbatas menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terukur, agar pembangunan dapat berjalan optimal dan merata.
Selain itu, ia juga menyoroti masih minimnya akses infrastruktur di wilayah pinggiran. Banyak daerah yang hingga kini belum tersentuh pembangunan secara maksimal, terutama terkait akses jalan dan konektivitas antarwilayah.
“Infrastruktur kita masih kurang, khususnya di daerah-daerah pinggiran. Aksesnya masih terbatas dan ini harus menjadi prioritas pemerintah,” tegasnya.
Ia menambahkan, usulan terkait penguatan infrastruktur juga telah disampaikan dalam berbagai forum perencanaan pembangunan, termasuk dalam pembahasan RKPJ. Namun, hingga saat ini beberapa kebutuhan mendesak dinilai belum sepenuhnya terakomodasi.
“Kami akan terus mendorong agar pemerintah daerah lebih fokus dalam mengalokasikan anggaran. Untuk pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pintanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menyesuaikan perencanaan dengan kemampuan fiskal daerah. Visi pembangunan yang tinggi harus diimbangi dengan kapasitas anggaran yang realistis agar program dapat terlaksana secara efektif.
“Visi boleh tinggi, tetapi kemampuan fiskal juga harus menjadi pertimbangan. Agar program tidak hanya menjadi rencana tanpa realisasi,” pesannya.
Dengan berbagai masukan tersebut, DPRD berharap pembangunan infrastruktur di Kaltara dapat lebih merata dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Khususnya di wilayah terpencil dan perbatasan. (adv/fai/uno)
Editor : Nurismi