Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPMK Berau Dukung Penuh Raperda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

B
Penulis: Beraupost❯
ILUSTRASI: Keberadaan masyarakat adat di Berau akhirnya dapat diperkuat dengan kebijakan Raperda MHA untuk mendapatkan pengakuan resmi. (IZZA/BP)
ILUSTRASI: Keberadaan masyarakat adat di Berau akhirnya dapat diperkuat dengan kebijakan Raperda MHA untuk mendapatkan pengakuan resmi. (IZZA/BP)

TANJUNG REDEB – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang diusulkan oleh DPRD Berau.


Advertisement

Langkah ini dinilai sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memberikan pengakuan hukum serta perlindungan bagi masyarakat adat di Berau.

Dirinya sangat mengapresiasi terhadap inisiatif DPRD yang telah lebih dulu mengusulkan Raperda ini.

Ia menilai bahwa kebijakan tersebut sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi komunitas adat yang telah lama hidup dan berkembang di Kabupaten Berau.

Advertisement

"Ini merupakan langkah maju dalam memberikan pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat adat," ujarnya.

Diakui pihaknya sebenarnya juga berencana untuk mengusulkan Raperda ini. Namun, DPRD Berau telah lebih dahulu mengambil langkah proaktif dengan mengajukan usulan tersebut, yang menurutnya memiliki visi dan tujuan yang sama dengan DPMK Berau.

"Kami baru dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) bupati sebagai tim MHA. Saat ini, kami telah mendampingi beberapa kampung yang ingin mengusulkan status MHA," tambahnya.

Advertisement

Menurutnya, proses pengajuan sebagai MHA membutuhkan berbagai dokumen dan persyaratan administratif yang cukup kompleks.

Oleh karena itu, DPMK Berau menggandeng Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) untuk membantu masyarakat adat dalam menyusun dan melengkapi dokumen yang diperlukan.

"Ada banyak formulir dan dokumen yang harus dipenuhi. Karena itu, kami bekerja sama dengan YKAN dalam mendampingi masyarakat adat agar prosesnya lebih mudah dan terarah," terangnya.

Setelah semua dokumen lengkap, laporan pengajuan akan diajukan ke tingkat kecamatan, sebelum akhirnya diteruskan ke DPMK Berau.

Selanjutnya, tim verifikasi akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan peninjauan guna memastikan apakah suatu komunitas layak diakui sebagai MHA atau tidak.

"Jika semua persyaratan terpenuhi, tim verifikasi akan melakukan peninjauan untuk memastikan kelayakan status MHA," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa proses ini akan berjalan beriringan dengan Perda yang akan diberlakukan nanti. Oleh karena itu, pihaknya menyambut baik percepatan pengesahan regulasi ini, karena dinilai akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat di Berau.

"Kami sangat mendukung Raperda ini karena sejalan dengan tujuan kami dalam memperjuangkan hak masyarakat adat. Ini adalah langkah yang sangat positif," pungkasnya.(*/aja/hmd)

Advertisement

Artikel Terkait

DPRD-Pemkab Bulungan Sahkan 6 Raperda Baru, Bupati Syarwani Ingatkan Produk Hukum Harus Bermanfaat

DPRD-Pemkab Bulungan Sahkan 6 Raperda Baru, Bupati Syarwani Ingatkan Produk Hukum Harus Bermanfaat

Enam Raperda Bulungan resmi disetujui dalam rapat paripurna DPRD. Bupati Syarwani tekankan regulasi wajib beri manfaat nyata.

Beri Kepastian Hukum Pangan Berkelanjutan, Pemkab dan Legislatif Berau Sepakati Regulasi Daerah

Beri Kepastian Hukum Pangan Berkelanjutan, Pemkab dan Legislatif Berau Sepakati Regulasi Daerah

Pengendalian alih fungsi lahan pertanian disiapkan guna jamin ketersediaan pangan antargenerasi

DPRD Setujui Empat Raperda Strategis, Bupati Berau Apresiasi Penguatan Kepastian Hukum Daerah

DPRD Setujui Empat Raperda Strategis, Bupati Berau Apresiasi Penguatan Kepastian Hukum Daerah

Sri Juniarsih tegaskan regulasi daerah jadi landasan penting lindungi lahan tani dan adat Berau.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer