DPRD-Pemkab Bulungan Sahkan 6 Raperda Baru, Bupati Syarwani Ingatkan Produk Hukum Harus Bermanfaat
HARIAN RAKYAT KALTARA — Enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bulungan memasuki tahap penting setelah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan III Tahun 2026 DPRD Kabupaten Bulungan, Senin (21/9) lalu.
Rapat yang digelar di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Bulungan tersebut menjadi momentum pengambilan keputusan terhadap enam Raperda yang telah melalui rangkaian pembahasan antara legislatif dan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
Agenda paripurna diawali penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD. Setelah itu dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dan penandatanganan bersama enam Ranperda.
Rapat turut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Bulungan, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, perangkat daerah, BUMN, BUMD serta unsur organisasi masyarakat.
Bupati Bulungan Syarwani menegaskan, proses pembentukan regulasi daerah tidak boleh sekadar mengejar jumlah produk hukum yang berhasil disahkan.
Menurutnya, setiap regulasi harus memiliki tujuan yang jelas. Dapat diterapkan dan memberikan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pesan tersebut menjadi penting karena keberadaan Peraturan Daerah (Perda) bukan hanya berkaitan dengan aspek administrasi pemerintahan.
Regulasi daerah pada akhirnya harus menjadi instrumen untuk menjawab persoalan masyarakat. Sekaligus memperkuat arah pembangunan Kabupaten Bulungan.
“Regulasi harus memberi manfaat nyata untuk masyarakat,” menjadi penekanan Syarwani dalam momentum persetujuan enam Raperda tersebut.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan sebelumnya juga menekankan pentingnya kualitas substansi dalam setiap Raperda yang dibahas bersama DPRD.
