
TANJUNG REDEB – Pemberlakuan wajib halal yang sebelumnya ditargetkan mulai berlaku kemarin (17/10), disebut dapat perpanjangan hingga 2026 mendatang. Hal ini lantaran pengurusan sertifikasi halal yang tidak mudah, menjadikan masanya diperpanjang untuk memberikan kesempatan para pengusaha waktu untuk mengurus.
Untuk itu kata Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Berau, Kabul Budiono, pihaknya akan terus melakukan pengecekan, sekaligus edukasi dengan mendatangi langsung beberapa objek usaha dan kegiatan yang memerlukan sertifikasi halal.
“Terkait untuk sertifikasi halal, memang deadlinenya hari ini (kemarin, red), tapi kita perpanjang lagi sampai dengan 2026,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (17/10).
Dikatakan, Kemenag Berau akan melaksanakan pengawasan pada beberapa objek, di antaranya Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) yang terletak di Gunung Tabur, Usaha Menengah dan Besar seperti restoran, rumah makan, ataupun restoran hotel, serta produk kemasan makanan maupun minuman kemasan pada supermarket.
“Besok (Hari ini, red) kami akan ada pengawasan sertifikat halal tahap pertama, ini serentak seluruh indonesia untuk usaha menengah dan besar,” terangnya.
Terkait produk pangan dan minuman berkemasan, tim Kemenag Berau akan mengecek di beberapa supermarket konvensional secara random atau acak, termasuk pada rumah makan atau restoran dan restoran hotel.
Selain itu, tim juga akan menuju pelaku usaha rumahan yang sebenarnya masuk dalam kategori Self Declare atau bisa menyatakan produk jualnya halal secara mandiri.
“Kalau produk dalam kemasan itu mungkin nanti ke supermarket saja, kalau seperti supermarket modern biasanya sudah ada, nah kita fokusnya ke yang belum tersertifikasi halal,” jelasnya.
Lebih lanjut, terkait produk-produk usaha skala rumahan seperti kue, roti, ataupun rumah makan yang tergolong sebagai usaha kecil, sejatinya bisa melakukan Sertifikasi Self Declare.
Namun tujuan tetap akan dilakukan pengawasan adalah memberikan edukasi dan imbauan, kepada para pelaku usaha.
Upaya ini dilakukan sebagai bentuk mendorong umat, khususnya pelaku usaha bisa melengkapi sertifikasi halal sebagai kecakapan dalam mengurus legalitas produk yang dijualnya.
Tentu dengan demikian, produk bisa lebih meyakinkan saat diperjualbelikan. Hal ini tidak mengartikan secara mutlak produk tanpa sertifikasi halal adalah produk haram, melainkan untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat ketika mengonsumsi produk yang didagangkan.
“Restoran itu juga untuk mencapai sertifikasi halal banyak ketentuannya. Bahan, tempat, juru masak juga termasuk. Namun, bukan berarti kalau nggak ada jadi haram, tetapi kalau legalitasnya lengkap kan lebih enak, sehingga kita mengawasi dan edukasi kepada pelaku usaha,” pungkasnya.
Dikutip dari Jawapos, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham, menyebut BPJPH Kementerian Agama (Kemenag) RI menggelar rapat koordinasi (rakor) Pengawasan Jaminan Produk Halal.
Rakor tersebut sebagai bagian dari upaya persiapan untuk menyambut implementasi kewajiban sertifikasi halal mulai 18 Oktober 2024 mendatang. Ketentuan ini sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 lanjut Aqil, mengatur bahwa penahapan kewajiban sertifikasi halal tahap pertama bagi produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, masa pentahapannya akan berakhir pada 17 Oktober 2024, sehingga 18 Oktober 2024 jika produk tersebut belum bersertifikat halal maka secara regulasi bisa dikenakan sanksi administratif.
"Dalam konteks wajib halal, pengawasan JPH merupakan aktivitas penting yang juga merupakan salah satu kewenangan BPJPH untuk memastikan bahwa pelaku usaha telah melaksanakan kewajiban sertifikasi halal serta memenuhi Sistem Jaminan Produk Halal yang telah ditetapkan oleh BPJPH." paparnya. (sen/sam)



