
BERAU POST – Posyandu, sebagai garda terdepan penanganan stunting terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam hal pembinaan.
Terlebih dengan aturan baru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yakni Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kehadiran Posyandu kini diperkuat dengan peran lintas sektoral.
Untuk menguatkan kehadiran Posyandu 6 SPM di 20 kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar menggelar Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas bagi Pengurus Tim Pembina Posyandu Kabupaten dan Kecamatan.
Serta diikuti Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), perwakilan pemerintah kecamatan dan OPD di Pendopo Odah Etam, Kamis (18/9).
“Kami melaksanakan sosialisasi sekaligus pembekalan kapasitas ini untuk melaksanakan amanat Permendagri tentang Posyandu 6 SPM. Sehingga dapat menguatkan pengetahuan dan kepahaman tim pembina level kabupaten dan kecamatan,” ucap Kepala DPMD Kukar, Arianto usai kegiatan.
Posyandu 6 SPM merupakan inovasi pengembangan Posyandu yang tidak hanya fokus pada layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga memperluas cakupannya ke enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang lebih luas.
Yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum Linmas).
Kegiatan ini bertujuan menjadikan Posyandu sebagai pusat layanan yang komprehensif untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa atau kelurahan.
Adapun berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlibat dalam penguatan posyandu ini.
Di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Satpol PP dan TP PKK.
Arianto menyebut, mereka akan membantu sampai dengan tim Pembina tingkat kelurahan dan desa, sehingga ilmunya dapat disosialisasikan ke pengurus posyandu beserta kadernya.
“Posyandu sekarang sudah diperluas cakupannya, tidak dibina masing-masing OPD lagi karena ada Permendagri,” tuturnya.
“Jadi kami harap tim Pembina maupun kader posyandu dapat menyesuaikan dan melaksanakan tugas mereka membantu pemerintah dalam memberikan 6 SPM bagi masyarakat Kukar di 20 kecamatan,” tutup Arianto. (adv/arp)



