Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bantuan Masih Terhalang Administrasi

M
Kepala Disbun Berau, Elita Handini
Kepala Disbun Berau, Elita Handini

TANJUNG REDEB - Sejak tahun lalu, Dinas Perkebunan (Disbun) Berau terus berupaya membantu kelompok petani sawit di Kampung Teluk Semanting untuk mendapat bantuan intensifikasi sawit berupa pupuk di atas lahan seluas 50 hektare (Ha). Sayangnya syarat administrasinya terlalu rumit, hingga saat ini bantuan belum dapat direalisasikan.


Advertisement

Kepala Disbun Berau, Elita Handini, menuturkan, proses administrasi hingga saat ini masih terus berproses karena memang banyak yang harus dipenuhi. Bantuan tersebut berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Mereka memiliki berbagai program untuk membantu peningkatan produksi kelapa sawit mandiri, salah satunya bantuan intensifikasi sawit berupa pupuk tersebut.

“Berkaca pada daerah lain yang ikut mengusulkan bantuan, proses administrasinya bisa sampai 2-3 tahun lamanya baru terealisasi,” jelasnya, Kamis (25/4).

Makanya, pihaknya terus mendorong petani sawit untuk semangat mengurus administrasi tersebut. Disayangkan jika peluang dana dari BPDPKS tersebut tidak dimanfaatkan, apalagi satu kelompok bisa mendapat dana pupuk sebesar Rp 20 juta untuk kebunnya.

Advertisement

Petani swadaya dinilai sangat membutuhkan bantuan tersebut, di samping langka, pupuk juga mahal harganya. Jika dana tersebut bisa terealisasi, tentunya diharapkan dapat meningkatkan produksi sawit.

"Harapannya begitu, tapi syaratnya berat. Jadi kami terus melakukan sosialisasi ke kelompok dan koperasi supaya mereka mempersiapkan syaratnya,” terangnya.

Diungkapkannya, para petani juga ingin mendapatkan bantuan tersebut. Bahkan tahun ini pihaknya pun ingin membantu kelompok petani sawit di Kampung Tumbit Melayu untuk mengajukan bantuan yang sama, bulan depan akan dilakukan MoU untuk alokasi anggaran tersebut.

Advertisement

Yang menjadi persyaratan terberat katanya, surat kesesuaian tata ruang, bebas dari kawasan budidaya kehutanan (KBK), tidak dalam Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan, dan titik koordinat lokasi yang diambil menggunakan drone.

“Karena ada beberapa syarat yang harus mengeluarkan biaya, jadi sedikit memberatkan petani. Sepanjang kami bisa membantu, pasti kami bantu,” paparnya.

Lita menambahkan, pihaknya selalu menyampaikan kendala yang dialami dalam rapat koordinasi (Rakor) di pusat. Namun, aturan itu sudah dijelaskan rinci dalam Permentan, ke depan Ia ingin agar Permentan dapat direvisi agar syarat bantuan tidak memberatkan petani.

“Banyak petani keberataan karena kebijakan pusat seperti itu, saya sudah sampaikan pada Rakor di pusat. Mudah-mudahan usulan kita didengar,” harapnya.

Pun di Kaltim baru Kabupaten Paser saja yang berhasil mendapat bantuan dari BPDPKS. Ke depan, diharapkan Berau dan Kutai Timur (Kutim) dapat menyusul. “Kalau sudah tembus satu, pasti ke depan bisa lebih mudah. Tinggal kita perlu sosialisasi dan penguatan petani secara kelembagaan,” tutupnya. (*/aja/sam)

 

Advertisement
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi

Artikel Terkait

Berlatih dengan Fasilitas Seadanya, Intip Perjuangan Keras Atlet Wushu Berau Jelang Porprov Kaltim

Berlatih dengan Fasilitas Seadanya, Intip Perjuangan Keras Atlet Wushu Berau Jelang Porprov Kaltim

Ketua Wushu Berau Simon Paranduk sebut keterbatasan sarana justru jadi motivasi pembuktian di arena

Program PERKASA PT Natura Pasific Nusantara Bantu Petani Tingkatkan Kompetensi

Program PERKASA PT Natura Pasific Nusantara Bantu Petani Tingkatkan Kompetensi

PT NPN gelar Pelatihan PERKASA di Berau guna tingkatkan agronomi dan produktivitas petani sawit.

Atasi Pembatasan Pupuk Subsidi Disbun Berau Fasilitasi Petani Mandiri Masuk Koperasi dan Bermitra

Atasi Pembatasan Pupuk Subsidi Disbun Berau Fasilitasi Petani Mandiri Masuk Koperasi dan Bermitra

Disbun Berau fasilitasi petani mandiri gabung koperasi untuk atasi pembatasan pupuk subsidi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer