BERAU POST - Pemangkasan anggaran yang terjadi pada tahun ini menjadi perhatian serius DPRD Berau.
Khususnya terkait arah pembangunan daerah agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga menegaskan, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan munculnya program yang tidak memiliki urgensi bagi masyarakat.
Pemerintah daerah harus tetap berpegang pada skala prioritas yang telah disepakati bersama, terutama pada sektor-sektor dasar yang langsung dirasakan manfaatnya oleh warga.
Ia menyebutkan, sebagian besar usulan yang masuk melalui kepala kampung dalam forum musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) masih didominasi kebutuhan infrastruktur dasar, khususnya perbaikan dan peningkatan jalan.
Kondisi ini, kata dia, seharusnya menjadi rujukan utama dalam penyusunan program kerja pemerintah daerah tahun ini.
“Yang pertama tentu sesuai kebutuhan masyarakat lewat musrenbang dan skala prioritas,” ujarnya.
Banyaknya usulan infrastruktur jalan dinilainya menunjukkan persoalan tersebut masih menjadi keluhan utama di lapangan dan perlu mendapatkan perhatian serius.
Saga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak justru memunculkan kegiatan yang tidak berangkat dari kebutuhan riil masyarakat.
Hal tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan antara perencanaan dan kondisi faktual di lapangan. “Jangan yang tidak dibutuhkan malah muncul kegiatannya,” katanya.
Selain soal prioritas kebutuhan, Saga juga menyinggung pentingnya konsistensi antara kebijakan anggaran dengan janji politik kepala daerah.
Efisiensi anggaran yang dilakukan seharusnya tetap menyesuaikan arah pembangunan yang telah disampaikan kepada publik sejak awal masa kepemimpinan.
“Anggaran ini dengan efisiensi tentu harus menyesuaikan janji politik kepala daerah,” ucapnya.
Ia berharap, komitmen tersebut tidak hanya berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, Saga menekankan keinginan atau gagasan pembangunan harus diuji dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Supaya kebijakan tidak didasarkan pada asumsi semata tanpa melihat kondisi masyarakat secara langsung. “Jangan keinginan, tapi ternyata di lapangan tidak dibutuhkan,” katanya.(sen/arp)
Editor : Nurismi