Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pansus RPJMD Susun Rencana Kerja

B
Penulis: Beraupost❯
Ketua Pansus Syarifatul Sya’diah. (HUMAS DPRD KALTIM UNTUK BERAU POST)
Ketua Pansus Syarifatul Sya’diah. (HUMAS DPRD KALTIM UNTUK BERAU POST)

BERAU POST - Setelah resmi terbentuk dalam Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kalimantan Timur.


Advertisement

Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 langsung menggelar rapat internal perdana, Kamis (12/6).

Rapat dipimpin Ketua Pansus Syarifatul Sya’diah, dengan dihadiri sejumlah anggota, antara lain Abdul Rakhman Bolong, Agusriansyah Ridwan, Arfan, Akhmed Reza Fachlevi, dan Sapto Setyo Pramono, bersama tim tenaga ahli DPRD Kaltim.

Pertemuan ini bertujuan menyusun rencana kerja Pansus dalam membahas Ranperda RPJMD untuk 40 hari masa kerja ke depan.

Advertisement

Dalam arahannya, Syarifatul menekankan pentingnya proses pembahasan RPJMD sebagai dokumen strategis, yang menjadi acuan program kerja Pemerintah Provinsi Kaltim selama lima tahun ke depan.

“Sebagai anggota dewan, kita wajib memahami substansi RPJMD karena dokumen ini akan sangat berkaitan dengan program-program dan pokok-pokok pikiran kita. Semuanya bermuara ke dalam kerangka RPJMD ini,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa langkah awal yang krusial dalam penyempurnaan draf Ranperda RPJMD adalah memastikan sinkronisasi dan harmonisasi data yang digunakan.

Advertisement

“Kami ingin semua yang tertuang dalam dokumen ini benar-benar berbasis data,” sebutnya.

“Ada enam visi-misi Gubernur Kaltim yang harus diakomodasi secara tepat dan terukur. Harapannya, Pansus dapat membantu pemerintah daerah menjalankan visi misi tersebut sesuai kemampuan anggaran,” sambung politisi Partai Golkar dari Dapil Bontang, Kutai Timur, dan Berau tersebut.

Lebih lanjut, Syarifatul menyampaikan dalam waktu dekat Pansus akan mengundang sejumlah mitra strategis.

Seperti Bappeda Kaltim sebagai leading sector RPJMD, serta lembaga terkait lain seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim dan Bank Indonesia, guna memperkuat kualitas substansi draf dokumen.

“Kami akan menggelar rapat dengan OPD teknis yang relevan dengan visi misi gubernur, termasuk membahas proyeksi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan indikator lainnya,” pungkasnya.(adv/arp)

Advertisement

Artikel Terkait

Revisi Perda BPBD, Komisi I DPRD Kaltim Soroti Keterbatasan Anggaran dan SDM

Revisi Perda BPBD, Komisi I DPRD Kaltim Soroti Keterbatasan Anggaran dan SDM

Sekretaris Komisi I Salehuddin sebut posisi Kepala BPBD kini dipimpin langsung oleh pejabat eselon dua.

Polemik Opsen Rp 209 M, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Minta Gubernur Undang 10 Kepala Daerah

Polemik Opsen Rp 209 M, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Minta Gubernur Undang 10 Kepala Daerah

Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle sebut kenaikan pajak berpotensi memicu dampak sistemik ke masyarakat.

DPRD Kaltim Tolak Kenaikan PBB NKB dan PBB KB, Pilih Stabilkan Tarif di 7,5 Persen – 8 Persen

DPRD Kaltim Tolak Kenaikan PBB NKB dan PBB KB, Pilih Stabilkan Tarif di 7,5 Persen – 8 Persen

Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle sebut kenaikan pajak berpotensi memicu dampak sistemik ke masyarakat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer