Revisi Perda BPBD, Komisi I DPRD Kaltim Soroti Keterbatasan Anggaran dan SDM


BERAU POST - Komisi I DPRD Kalimantan Timur tengah membahas revisi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Revisi itu menyentuh dua nomenklatur, yakni penambahan huruf I pada Pasal 6 dan penghapusan ketentuan pada Pasal 17.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin menjelaskan, penambahan huruf I pada Pasal 6 berisi tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melaksanakan tugas pemerintahan di suburusan kebencanaan.
Sementara Pasal 17 yang dihapus sebelumnya mengatur posisi BPBD yang secara ex officio berada di bawah Sekretaris Daerah.
"Sebelumnya memang ada ketentuan yang mengatur posisi secara struktur BPBD itu di bawah ex officio Sekda. Jadi pimpinannya sebagai kepala pelaksana saja, tapi secara ex officio masih dipimpin oleh Sekda," kata Salehuddin usai rapat paripurna ke-35, Rabu (18/11/2026).
Perubahan itu mengikuti terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota menyesuaikan struktur BPBD.
Dengan aturan baru tersebut, BPBD kini dipimpin langsung oleh pejabat eselon dua, bukan lagi secara ex officio oleh Sekda.
"Sejak dikeluarkannya Permendagri Nomor 18 Tahun 2025, memang diwajibkan kepada seluruh pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota untuk mengubah struktur itu," ujarnya.
Meski perubahan struktur tidak signifikan secara kelembagaan, BPBD tetap berada di posisi tiga bidang di Komisi I. DPRD berharap fungsi dan tugas BPBD dapat lebih maksimal, terutama dalam koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota.
"Harapannya bisa memaksimalkan fungsinya, tugas dan fungsinya, terutama memaksimalkan proses koordinasi dengan teman-teman BPBD kabupaten/kota. Itu yang perlu kita stressing," tegasnya.



