Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BK DPRD Kaltim Terima Kunker BK DPRD Kota Sukabumi

B
Penulis: Beraupost❯

 


Advertisement

TERIMA KUNJUNGAN: Jajaran Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kalimantan Timur saat menerima kunjungan kerja Badan Kehormatan DPRD Kota Sukabumi. (DPRD KALTIM UNTUK BERAU POST)
TERIMA KUNJUNGAN: Jajaran Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kalimantan Timur saat menerima kunjungan kerja Badan Kehormatan DPRD Kota Sukabumi. (DPRD KALTIM UNTUK BERAU POST)

SAMARINDA - Jajaran Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menerima kunjungan kerja(kunker) Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Sukabumi beberapa waktu lalu.

Dengan membahas kode etik, BK Award hingga membahas kriteria penilaian dalam BK Award yang diimplementasikan BK DPRD Kaltim.

Advertisement

Ketua BK Kota Sukabumi, Agus Syamsul menjelaskan, kunjungan kerja BK DPRD Kota Sukabumi untuk koordinasi atau konsultasi terkait kode etik hingga BK Award DPRD Kaltim.

Selain itu, selama pertemuan dibahas pula peran BK terhadap anggota DPRD yang melanggar kode etik, termasuk pembahasan peran fraksinya.

BK DPRD juga harus selalu berkomunikasi dengan fraksi terkait anggota dewan yang bermasalah atau melanggar kode etik DPRD.

Advertisement

Kedua, selama pertemuan dengan DPRD Kota Sukabumi, dibahas pula soal BK Award DPRD Provinsi Kaltim yang menjadi percontohan DPRD provinsi, kota atau kabupaten lain.

“Ya Semoga DPRD Kaltim menjadi contoh yang baik, buat provinsi, kota atau kabupaten lain, Khususnya di Badan Kehormatan,” tutup Subandi

Turut hadir Ketua BK DPRD Kota Sukabumi, Agus Samsul, didampingi Anggota BK DPRD Kota Sukabumi, Taufik dan Fajar Kontara, turut hadir pula Sekretaris DPRD Kota Sukabumi, Asep.(adv/arp)

 

Advertisement

Artikel Terkait

Komisi II DPRD Kaltim Persoalkan Prosedur Proyek yang Tiba-tiba Diusulkan ke Banggar

Komisi II DPRD Kaltim Persoalkan Prosedur Proyek yang Tiba-tiba Diusulkan ke Banggar

Sabaruddin Panrecalle menegaskan DPRD Kaltim mendukung pembangunan namun menolak prosedur yang melompati aturan.

Revisi Perda BPBD, Komisi I DPRD Kaltim Soroti Keterbatasan Anggaran dan SDM

Revisi Perda BPBD, Komisi I DPRD Kaltim Soroti Keterbatasan Anggaran dan SDM

Sekretaris Komisi I Salehuddin sebut posisi Kepala BPBD kini dipimpin langsung oleh pejabat eselon dua.

Polemik Opsen Rp 209 M, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Minta Gubernur Undang 10 Kepala Daerah

Polemik Opsen Rp 209 M, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Minta Gubernur Undang 10 Kepala Daerah

Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle sebut kenaikan pajak berpotensi memicu dampak sistemik ke masyarakat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer