Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dua Raperda Inisiatif Akan Diperjuangkan Lagi

M
Peri Kombong
Peri Kombong

TANJUNG REDEB – Dua rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif yang belum tuntas pada tahun lalu, akan menjadi prioritas pihaknya untuk disahkan sebagai perda pada tahun ini.


Advertisement

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Berau, Peri Kombong mengungkapkan, hingga saat ini belum ada usulan perda inisiatif baru yang masuk dari komisi-komisi di DPRD.

“Masih melanjutkan dua perda dari tahun lalu yang belum selesai, yaitu perda terkait tanah ulayat dan penguatan BUMK,” ujar Peri Kombong, Rabu (5/2).

Menurutnya, dua perda tersebut menjadi prioritas karena belum sempat diselesaikan tahun lalu. Salah satu alasannya karena banyaknya agenda lain yang harus didahulukan, sehingga pembahasan perda ini tertunda.

Advertisement

“Kedua perda ini muncul tahun lalu, tapi karena banyak agenda lain dan ada beberapa perda yang lebih mendesak, akhirnya belum selesai. Tahun ini kami upayakan untuk menuntaskannya,” jelasnya.

Peri juga menekankan pentingnya Perda Penguatan BUMK sebagai langkah strategis dalam meningkatkan perekonomian di tingkat kampung. Dengan adanya regulasi ini, BUMK bisa lebih hidup dan berkembang melalui kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar kampung.

“Kita ingin BUMK ini tidak hanya sekadar ada, tetapi benar-benar bisa berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” paparnya.

Advertisement

Salah satu poin pentingnya adalah bagaimana perusahaan sekitar bisa bermitra dan membina BUMK, sehingga badan usaha ini dapat berkembang dan mendapatkan pekerjaan dari perusahaan tersebut.

Selain itu, perda ini juga diharapkan bisa meningkatkan transparansi dalam pengelolaan BUMK. Tidak hanya sekadar badan usaha di atas kertas, tetapi benar-benar aktif dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat kampung.

Sementara itu, Perda Tanah Ulayat juga menjadi perhatian DPRD Berau, mengingat pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan hak ulayat bisa lebih diakui dan dilindungi secara hukum.

“Kami akan berusaha menuntaskan kedua perda ini tahun ini, agar bisa segera diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (sen/arp)

Advertisement
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi

Artikel Terkait

DPRD-Pemkab Bulungan Sahkan 6 Raperda Baru, Bupati Syarwani Ingatkan Produk Hukum Harus Bermanfaat

DPRD-Pemkab Bulungan Sahkan 6 Raperda Baru, Bupati Syarwani Ingatkan Produk Hukum Harus Bermanfaat

Enam Raperda Bulungan resmi disetujui dalam rapat paripurna DPRD. Bupati Syarwani tekankan regulasi wajib beri manfaat nyata.

Beri Kepastian Hukum Pangan Berkelanjutan, Pemkab dan Legislatif Berau Sepakati Regulasi Daerah

Beri Kepastian Hukum Pangan Berkelanjutan, Pemkab dan Legislatif Berau Sepakati Regulasi Daerah

Pengendalian alih fungsi lahan pertanian disiapkan guna jamin ketersediaan pangan antargenerasi

DPRD Setujui Empat Raperda Strategis, Bupati Berau Apresiasi Penguatan Kepastian Hukum Daerah

DPRD Setujui Empat Raperda Strategis, Bupati Berau Apresiasi Penguatan Kepastian Hukum Daerah

Sri Juniarsih tegaskan regulasi daerah jadi landasan penting lindungi lahan tani dan adat Berau.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer