Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dukung Dapat Sertifikat Halal

M
DORONG KAJIAN: Anggota DPRD Berau, Thamrin mendorong pelaksanaan kajian untuk mengetahui kebutuhan peningkatan dalam upaya mencapai sertifikasi halal.
DORONG KAJIAN: Anggota DPRD Berau, Thamrin mendorong pelaksanaan kajian untuk mengetahui kebutuhan peningkatan dalam upaya mencapai sertifikasi halal.

TANJUNG REDEB - Anggota DPRD Berau 2024-2029, Thamrin mendorong dilakukannya kajian profesional, terkait pemenuhan sarana dan prasarana pada UPTD RPH Berau. Hal ini untuk menegaskan kebutuhan RPH yang laik, serta bisa memperoleh sertifikasi halal.


Advertisement

Apalagi, diketahui, pengajuan sertifikasi halal RPH Berau cukup sulit dengan kondisi sarana dan prasarana hingga SDM. Dengan adanya kajian yang profesional, pemerintah bisa memetakan kebutuhan RPH yang representatif.

“Ini perlu dilakukan, sehingga kita bisa tahu dengan pasti, apa yang kurang dari RPH kita,” ujarnya, Kamis (24/10).
Meski proses pemotongan sudah sesuai dengan syariat agama, namun sebagai pelengkap administrasi, sertifikasi halal tidak bisa dianggap remeh. Tentu, halalnya suatu produk, benar-benar terjamin kehalalannya.

“Masyarkat juga harus tenang mengkonsumsinya, sehingga ini akan menjadi perhatian,” tegasnya.

Advertisement

Diberitakan sebelumnya, Satu-satunya Rumah Potong Hewan (RPH) dan RPH Unggas di Berau, tepatnya Unit Pelaksana Tugas Daerah RPH Berau di bawah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Berau, belum tersertifikasi halal hingga sekarang.

Hal itu juga diakui Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Keswan dan Kesmavet) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP Berau, Untung Pamilih, mengklaim upaya mengurus sertifikasi halal sudah dilakukan pihaknya.

Hanya pengurusannya terkendala keberadaan juru sembelih yang sesuai standar sertifikasi. Di mana minimal terdapat dua juru sembelih dengan pendidikan akhir SMA/MA, saat ini baru ada satu juru sembelih dengan pendidikan terakhir SMP atau MTs.

Advertisement

"Sudah ada (mengurus sertifikasi halal, red), cuma hanya satu personel belum memenuhi syarat,” tegasnya.

Untung menegaskan, meski saat ini sertifikasi halal masih dalam proses untuk didapatkan, dirinya memastikan pemotongan hewan tetap dijalankan sesuai syariat agama.

“InysaAllah sudah (sesuai syariat, red),” terangnya.

Sebutnya, saat ini UPTD RPH Berau dalam satu hari, rata-rata melakukan pemotongan 6 ekor sapi dan 3.000 unggas. Penyalurannya, untuk daging sapi melalui Pasar Sanggam Adji Dilayas (SAD), sedangkan ayam potong sebagian besar dijual ke Pasar SAD, meski ada sebagian kecil dijual melalui eceran di luar pasar.

“Fasilitas RPH dan RPU Berau juga perlu banyak pembenahan, sehingga bisa sesuai SNI (Standar Negara Indonesia) RPH Ruminansia dan RPH Unggas, begitu pula personel yang menjalankan operasional pelayanan,” pungkasnya.

Sementara Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Berau, Kabul Budiono, membenarkan bahwa RPH Berau masih mengurus sertifikasi halalnya.

Bebernya, sertifikasi tersebut ibarat Surat Izin Mengemudi (SIM), meski bisa mengendarai kendaraan, kalau tidak ada SIM maka akan ditilang.

Meski diakui saat ini proses pengajuan sertifikasi tengah dilakukan, Kabul menilai RPH Ruminansia dan RPH Unggas Berau juga perlu beberapa pembenahan. Sehingga fasilitas, sarana, dan prasarananya bisa memenuhi standar sertifikasi halal nantinya.

Jika melihat beberapa ketentuan agar rumah jagal bisa tersertifikasi halal, di antaranya adalah dengan adanya Juru Sembelih Halal, adanya sekat antara rumah hewan dengan lokasi pemotongan atau penyembelihan.

Sebab, dalam syariat islam sendiri, hewan yang akan disembelih jangan sampai melihat kawanan hewan yang sedang disembelih.

“Memang misalnya untuk RPH Unggas, ada beberapa pembenahan agar bisa disertifikasi halal,” paparnya.

Ditegaskannya, bahwa RPH Berau sedang mengajukan sertifikasi halal, dan prosesnya saat ini di tahap pusat. Jika sudah ada keputusan, selanjutnya tinggal Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) akan melakukan uji sampel sebagai pelengkap kebutuhan data sertifikasi halal.

“Sedang berproses sudah pengajuan ke pusat, prosesnya turun ke lapangan ke LPH kemungkinan lewat Sucofindo,” pungkasnya. (sen/hmd)

 

Advertisement
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi

Artikel Terkait

Berlatih dengan Fasilitas Seadanya, Intip Perjuangan Keras Atlet Wushu Berau Jelang Porprov Kaltim

Berlatih dengan Fasilitas Seadanya, Intip Perjuangan Keras Atlet Wushu Berau Jelang Porprov Kaltim

Ketua Wushu Berau Simon Paranduk sebut keterbatasan sarana justru jadi motivasi pembuktian di arena

Kelancaran Pengadaan Barang Jasa, Pemkab Berau Pacu Pemerataan Sertifikasi PPK Tipe B

Kelancaran Pengadaan Barang Jasa, Pemkab Berau Pacu Pemerataan Sertifikasi PPK Tipe B

Pemkab Berau terus pacu pemenuhan dan pemerataan sertifikasi PPK Tipe B untuk dukung pengadaan barang jasa.

Keluhkan Biaya Sertifikasi Mutu Puluhan Juta, UMKM Perbatasan Kaltara Pilih Izin Dasar

Keluhkan Biaya Sertifikasi Mutu Puluhan Juta, UMKM Perbatasan Kaltara Pilih Izin Dasar

Biaya sertifikasi mahal dan rantai tata niaga panjang hambat upaya Kaltara menjadi pintu ekspor baru Indonesia.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer