Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bahas Finalisasi Usulan 2024 Perubahan

M
RAKOR: Tim Pokir saat melakukan rakor bersama Perangkat Daerah Kaltim, Selasa (2/7) lalu.
RAKOR: Tim Pokir saat melakukan rakor bersama Perangkat Daerah Kaltim, Selasa (2/7) lalu.

BALIKPAPAN - DPRD Kaltim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan terkait pembahasan kesepakatan kamus usulan aspirasi perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltim dengan Pemerintah Daerah Kaltim di Hotel Platinum Balikpapan, Selasa (2/7) lalu.


Advertisement

Ketua Tim Pokir DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu mengatakan, pokir ini dalam rangka untuk merekam semua usulan-usulan baik dari masyarakat mau pun pemerintah provinsi. Kemudian usulan-usulan tersebut disepakati dalam kamus, merujuk penyusunan RKPD Kaltim.

“Memang ini pembahasan untuk finalisasi usulan kamus 2024 perubahan. Tapi kami tetap mengacu kamus usulan 2025,” kata politisi PAN ini.

Photo
Photo

Oleh karena itu, pihaknya terus mendiskusikan berbagai usulan tersebut hingga terkemas dalam rencana strategi (renstra) pemerintah.

“Jadi usulan-usulan yang masuk ke renstra itu yang harus dipelototi betul-betul,” ujarnya.

Advertisement

Kamus usulan ini nantinya memuat target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur Kaltim.

Khususnya kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Seperti dalam hal perikanan, pertanian, perkebunan termasuk infrastruktur dasar, jalan-jalan yang berada di Kabupaten/Kota melalui bantuan keuangan (bankeu), dan jalan-jalan provinsi yang menjadi skala prioritas.

Penyusunan pokir ini, lanjutnya, ditargetkan rampung sebelum RKPD APBD Perubahan. Untuk selanjutnya diinput melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Advertisement

Selain itu, yang menjadi penekanan adalah semua usulan itu harus berkesesuaian dengan aturan. “Misalnya, aturan atau syaratnya ini ya itu harus dipenuhi. Nah inikan kenapa harus cepat menjadi syarat yang harus dikejar itu adalah RKPD APBD Perubahan itu kan paling lambat tanggal 23 Juli 2024 ini,” terangnya.

“Ini harus diselesaikan kamus-kamus usulannya dan Alhamdulillah dari sekian banyak usulan-usulan dari masyarakat dan lewat DPRD itu juga sudah clear semua,” sambungnya.

Ia juga menambahkan hampir semua usulan-usulan mendapatkan tempat atau rumah. “Kalau tidak bisa di BL ada rumah di kabupaten, kecuali yang satu tadi itu untuk stunting, makanan dan asupan,” jelasnya.

Tampak hadir Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, dan anggota tim pokir yakni Yusuf Mustafa, H Baba, A Komariah, Ananda Emira Moeis, Abdul Kadir Tappa, Sapto Setyo Pramono, Eddy Sunardi Darmawan, Jawad Sirajuddin, dan Nidya Listiyono. (hms8/adv/arp)

 

Advertisement
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi

Artikel Terkait

Revisi Perda BPBD, Komisi I DPRD Kaltim Soroti Keterbatasan Anggaran dan SDM

Revisi Perda BPBD, Komisi I DPRD Kaltim Soroti Keterbatasan Anggaran dan SDM

Sekretaris Komisi I Salehuddin sebut posisi Kepala BPBD kini dipimpin langsung oleh pejabat eselon dua.

Polemik Opsen Rp 209 M, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Minta Gubernur Undang 10 Kepala Daerah

Polemik Opsen Rp 209 M, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Minta Gubernur Undang 10 Kepala Daerah

Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle sebut kenaikan pajak berpotensi memicu dampak sistemik ke masyarakat.

DPRD Kaltim Tolak Kenaikan PBB NKB dan PBB KB, Pilih Stabilkan Tarif di 7,5 Persen – 8 Persen

DPRD Kaltim Tolak Kenaikan PBB NKB dan PBB KB, Pilih Stabilkan Tarif di 7,5 Persen – 8 Persen

Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle sebut kenaikan pajak berpotensi memicu dampak sistemik ke masyarakat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer