Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kegiatan Masa Sidang II Disahkan

M
RAPAT PARIPURNA: DPRD Kaltim saat melaksanakan Rapat Paripurna ke-18, Selasa (2/7) lalu.
RAPAT PARIPURNA: DPRD Kaltim saat melaksanakan Rapat Paripurna ke-18, Selasa (2/7) lalu.

SAMARINDA - DPRD Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-18 di Ruang Rapat Gedung D Lantai 6. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji didampingi Sekwan Norhayati US, Selasa (2/7) lalu.


Advertisement

Adapun agenda rapat paripurna tersebut yakni pengesahan agenda kegiatan masa sidang II Tahun 2024. Dengan dihadiri sejumlah anggota DPRD Kaltim Jahidin, Safuad, Sarkowi V Zahry, Kaharuddin Jafar, serta lainnya baik langsung maupun daring.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji menuturkan, pengesahan agenda kegiatan ini sesuai dengan tata tertib DPRD yakni setelah Badan Musyawarah (Banmus) mengesahkan jadwal kegiatan DPRD masa sidang II. Maka tahapan kemudian disahkan dalam rapat paripurna.

“Pengesahan jadwal kegiatan II ini untuk empat bulan ke depan. Artinya, menjadi acuan bagi seluruh alat kelengkapan dewan termasuk pansus dalam melaksanakan kegiatan rapat-rapat serta agenda kerja lainnya,” imbuhnya.

Advertisement

Kendati demikian, ia menambahkan, apabila ada jadwal yang perlu direvisi, maka Banmus akan kembali menggelar rapat untuk membahas perubahan tersebut.

“Kemudian kembali disahkan dalam rapat paripurna,” pungkasnya. (hms4/adv/arp)

 

Advertisement
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi

Artikel Terkait

Revisi Perda BPBD, Komisi I DPRD Kaltim Soroti Keterbatasan Anggaran dan SDM

Revisi Perda BPBD, Komisi I DPRD Kaltim Soroti Keterbatasan Anggaran dan SDM

Sekretaris Komisi I Salehuddin sebut posisi Kepala BPBD kini dipimpin langsung oleh pejabat eselon dua.

Polemik Opsen Rp 209 M, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Minta Gubernur Undang 10 Kepala Daerah

Polemik Opsen Rp 209 M, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Minta Gubernur Undang 10 Kepala Daerah

Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle sebut kenaikan pajak berpotensi memicu dampak sistemik ke masyarakat.

DPRD Kaltim Tolak Kenaikan PBB NKB dan PBB KB, Pilih Stabilkan Tarif di 7,5 Persen – 8 Persen

DPRD Kaltim Tolak Kenaikan PBB NKB dan PBB KB, Pilih Stabilkan Tarif di 7,5 Persen – 8 Persen

Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle sebut kenaikan pajak berpotensi memicu dampak sistemik ke masyarakat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer