Soroti Pengukuran Lahan Mamburungan, DPRD Minta Kantor Pertanahan Tarakan Libatkan Warga Sekitar

HARIAN RAKYAT KALTARA — Persoalan pengukuran bidang tanah dan kejelasan sertifikat warga menjadi sorotan dalam pembahasan pertanahan di Kota Tarakan. 

Anggota DPRD Tarakan, Habusan, meminta Kantor Pertanahan Kota Tarakan memastikan proses pengukuran di lapangan mengikuti mekanisme yang berlaku.

Serta melibatkan pihak-pihak yang mengetahui batas dan penguasaan lahan. Habusan mencontohkan persoalan pengukuran lahan milik Pemerintah Kota Tarakan di Kelurahan Mamburungan yang dipersiapkan untuk pembangunan sekolah nasional terintegrasi. 

Dalam proses tersebut, menurut dia, pengukuran tidak melibatkan RT setempat maupun warga yang berbatasan dengan bidang tanah.

Habusan yang juga merupakan ketua RT di wilayah tersebut mengatakan, persoalan baru diketahui setelah seorang warga menyampaikan laporan bahwa lahannya masuk dalam kawasan yang akan disertifikasi dengan luasan sekitar 120 hektare.

“Makanya saya minta dari pihak Pemerintah Kota Tarakan untuk menghentikan pengukuran itu,” kata Habusan.

Menurut dia, kejadian tersebut menjadi perhatian. Karena proses pengukuran bidang tanah berkaitan langsung, dengan batas lahan dan kepentingan masyarakat yang berada di sekitar lokasi.

Karena itu, Habusan meminta petugas Kantor Pertanahan Kota Tarakan yang turun ke lapangan menjalankan prosedur pengukuran sesuai ketentuan. Ia menilai pihak yang berada di sekitar bidang tanah perlu dilibatkan ketika proses pengukuran dilakukan.

“Saya bilang ke teman-teman dari Kantor Pertanahan Tarakan. Sehingga pengukuran itu tolonglah untuk mengikuti mekanisme yang ada, prosedur yang ada. Jangan cuma kita dari pihak BPN dengan pemohon saja yang melakukan pengukuran di lapangan,” ujarnya.

Habusan juga menyampaikan adanya laporan dari sejumlah warga mengenai dugaan oknum BPN dalam proses penerbitan sertifikat.