Bahas Konflik Lahan WKP Pertamina, DPRD Tarakan Bentuk Pansus dan Minta Pembongkaran Ditahan
HARIAN RAKYAT KALTARA — Persoalan permukiman warga di kawasan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Tarakan memasuki pembahasan di DPRD.
Selain menghimpun pengaduan masyarakat, legislatif berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menelusuri status lahan, sertifikat tanah, hingga aktivitas pembongkaran bangunan oleh Pertamina.
Ketua DPRD Tarakan Muhammad Yunus mengatakan, pembentukan Pansus diperlukan untuk memetakan berbagai persoalan yang muncul di kawasan tersebut. DPRD berencana melibatkan perwakilan masyarakat adat, ketua RT, praktisi hukum, serta pihak terkait lainnya.
“DPRD akan menghimpun seluruh persoalan yang disampaikan masyarakat. Kami juga membahas pembentukan Pansus agar kawasan ini bisa dipetakan secara menyeluruh. Unsur adat, ketua RT, praktisi hukum, dan pihak terkait lainnya dapat dilibatkan untuk memberikan keterangan sesuai kondisi di lapangan,” ujar Yunus.
Dalam pembahasan itu, DPRD meminta aktivitas pembongkaran bangunan oleh Pertamina ditahan sementara hingga ada pembicaraan lebih lanjut. Sebaliknya, masyarakat juga diimbau tidak mendirikan bangunan baru di lokasi yang masih dipersoalkan.
“Kami meminta aktivitas pembongkaran ditahan sementara sampai ada pembicaraan lebih lanjut. Masyarakat juga kami imbau tidak membangun lagi di lokasi yang sedang dipersoalkan. Kita sama-sama menjaga situasi, agar pembahasan bisa berjalan dan tidak muncul persoalan baru,” katanya.
Persoalan sertifikat tanah menjadi salah satu perhatian DPRD. Yunus meminta dokumen kepemilikan yang telah diterbitkan kepada masyarakat mendapat perlindungan sesuai ketentuan hukum. Riwayat penguasaan dan status masing-masing bidang tanah akan menjadi bagian dari pembahasan.
Selain itu, DPRD menerima laporan mengenai jaringan pipa dan penerapan aturan perusahaan di sekitar permukiman. Untuk memperoleh kejelasan, koordinasi akan dilakukan dengan manajemen Pertamina pusat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Kami juga menerima laporan mengenai sertifikat warga, persoalan pipa, dan penerapan aturan di lapangan. Semua masukan itu akan dicatat dan dibahas. Jangan sampai masyarakat tidak mendapat penjelasan mengenai status tanah maupun aktivitas yang berlangsung di sekitar tempat tinggal mereka,” ungkap Yunus.
Sementara itu, Field Manager Pertamina EP Tarakan Cahyo Tri Mulyanto menjelaskan, penataan bangunan di sekitar sumur dan fasilitas migas berkaitan dengan keselamatan operasional.
