Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Raih WTP 7 Kali, Pemkab Bulungan Optimalkan Pendapatan Daerah Lewat Layanan Digital

N
Penulis: Nurismi❯
PARIPURNA: Wakil Bupati Bulungan Kilat (kiri) serahkan dokumen jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD. (DKIP BULUNGAN)
PARIPURNA: Wakil Bupati Bulungan Kilat (kiri) serahkan dokumen jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD. (DKIP BULUNGAN)

Advertisement

HARIAN RAKYAT KALTARA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan, memperkuat ketertiban umum. Serta mendorong pembangunan perumahan yang berkualitas dan berkelanjutan. 

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Bulungan Kilat saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Bulungan, Senin (13/7) lalu. 

Kilat mengapresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas dukungan, masukan, serta kritik konstruktif terhadap tiga Raperda yang diajukan pemerintah.

Advertisement

Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. 

Dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemkab Bulungan berkomitmen terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Setelah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut. 

Advertisement

Selain itu, pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan anggaran, meningkatkan efektivitas belanja daerah, serta memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi layanan, optimalisasi aset daerah, dan penggalian potensi pendapatan tanpa membebani masyarakat maupun mengganggu iklim investasi. 

Pemkab Bulungan juga memastikan pemerataan pembangunan tetap menjadi prioritas, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil.

Pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, penerangan jalan umum (PJU), hingga peningkatan sarana penanggulangan kebakaran akan terus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. 

Terkait Raperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat, Kilat menegaskan penegakan peraturan daerah akan mengedepankan pendekatan preventif, persuasif, edukatif, dan humanis. Sementara penindakan menjadi langkah terakhir apabila pembinaan tidak diindahkan. 

Advertisement

Artikel Terkait

Jadi Sumber Penghasilan 300 UMKM, Pemkab Bulungan Kebut Penataan Taman Tepian Kayan

Jadi Sumber Penghasilan 300 UMKM, Pemkab Bulungan Kebut Penataan Taman Tepian Kayan

Usai ditata pemerintah, ruang publik di Tanjung Selor ini makin ramai diburu pembeli.

DPRD-Pemkab Bulungan Sahkan 6 Raperda Baru, Bupati Syarwani Ingatkan Produk Hukum Harus Bermanfaat

DPRD-Pemkab Bulungan Sahkan 6 Raperda Baru, Bupati Syarwani Ingatkan Produk Hukum Harus Bermanfaat

Enam Raperda Bulungan resmi disetujui dalam rapat paripurna DPRD. Bupati Syarwani tekankan regulasi wajib beri manfaat nyata.

Beri Kepastian Hukum Pangan Berkelanjutan, Pemkab dan Legislatif Berau Sepakati Regulasi Daerah

Beri Kepastian Hukum Pangan Berkelanjutan, Pemkab dan Legislatif Berau Sepakati Regulasi Daerah

Pengendalian alih fungsi lahan pertanian disiapkan guna jamin ketersediaan pangan antargenerasi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer