HARIAN RAKYAT KALTARA — Tren kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kalimantan masih menunjukkan tantangan serius.
Hingga 2025, tingkat cakupan (coverage) kepesertaan baru mencapai 41,30 persen dari total penduduk bekerja.
Menyisakan jutaan pekerja yang belum terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Data Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan mencatat, dari 7.996.826 penduduk bekerja. Sebanyak 3.302.762 orang telah terdaftar sebagai peserta aktif.
Artinya, masih terdapat sekitar 4,69 juta pekerja yang belum tercover perlindungan jaminan sosial.
Wakil Kepala Kantor Wilayah Digitalisasi Human Capital dan Asset BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Ken Maharani mengakui, capaian tersebut masih jauh dari ideal.
Terutama jika dibandingkan dengan target nasional perluasan perlindungan pekerja.
“Coverage 41,30 persen menunjukkan masih besarnya ruang perluasan kepesertaan. Ini menjadi tantangan bersama, khususnya dalam menjangkau pekerja sektor informal dan konstruksi,” ujarnya, Selasa (3/3).
Berdasarkan segmentasi, pekerja formal memiliki tingkat kepesertaan sekitar 55,67 persen. Namun pada sektor informal, cakupan baru menyentuh 29,90 persen. Sementara sektor jasa konstruksi berada di kisaran 44,75 persen.
Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan signifikan, terutama pada pekerja bukan penerima upah (BPU) yang jumlahnya besar.
Namun tingkat literasi dan kesadarannya terhadap perlindungan jaminan sosial masih relatif rendah.
Menurut Ken, pendekatan digitalisasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi strategi utama untuk memperluas jangkauan.
Sosialisasi berbasis komunitas serta kemudahan pendaftaran melalui kanal digital terus diperkuat.
“Kami mendorong integrasi data dan optimalisasi kanal digital agar pekerja informal lebih mudah mendaftar dan membayar iuran,” jelasnya.
Dalam tren 2021—2025, jumlah tenaga kerja aktif memang menunjukkan peningkatan konsisten.
Pada 2025, realisasi peserta aktif tercatat sekitar 4,15 juta atau 85,82 persen dari target 4,83 juta peserta.
Meski demikian, masih terdapat gap sekitar 686 ribu peserta dari target yang ditetapkan.
Untuk 2026, target dinaikkan menjadi 5.384.862 peserta aktif. Angka ini berarti diperlukan tambahan lebih dari 1,26 juta peserta baru dalam satu tahun, dengan fokus utama pada segmen BPU.
“Target 2026 cukup menantang. Kuncinya ada pada penguatan ekosistem digital, kemitraan dengan pelaku usaha. Serta dukungan pemerintah daerah dalam mendorong kepatuhan,” kata Ken.
Dari sisi provinsi, capaian kepesertaan bervariasi. Beberapa wilayah menunjukkan tren pertumbuhan positif.
Namun ada pula yang mengalami penurunan tipis pada tren tahunan. Termasuk Kalimantan Utara (Kaltara) yang tercatat minus 0,69 persen dalam tren terakhir.
“Kondisi ini menjadi perhatian khusus mengingat potensi tenaga kerja di wilayah tersebut masih cukup besar dibandingkan jumlah peserta aktif,” tuturnya.
Di sisi lain, pembayaran manfaat program terus menunjukkan nilai signifikan. Sepanjang 2025, total klaim yang dibayarkan di wilayah Kalimantan mencapai 475.944 klaim dengan nominal sekitar Rp 4,96 triliun.
Manfaat terbesar berasal dari program Jaminan Hari Tua (JHT), disusul Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Ken menegaskan, besarnya nilai manfaat yang dibayarkan menjadi bukti nyata pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja dan keluarganya.
“Angka klaim yang hampir lima triliun rupiah menunjukkan bahwa program ini benar-benar dirasakan manfaatnya. Tantangannya sekarang adalah memastikan seluruh pekerja di Kalimantan mendapatkan perlindungan yang sama,” harap Ken. (sas/uno)
Editor : Nurismi