Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lewat 30 November, Finalisasi Enam Raperda DPRD Kaltim Terancam Mangkrak

Nurismi
Penulis: Nurismi❯
Baharuddin Demmu sebut pembahasan Raperda dilakukan maraton hampir sepekan terakhir.
Baharuddin Demmu sebut pembahasan Raperda dilakukan maraton hampir sepekan terakhir.

Advertisement

BERAU POST - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki batas waktu hingga 30 November 2026 untuk melaporkan enam Raperda ke Kementerian Dalam Negeri melalui sistem e-Perda. Jika tenggat itu terlewat, proses finalisasi dan konsultasi Raperda dipastikan tidak bisa dilanjutkan.

Enam Raperda tersebut kini memasuki tahap akhir pembahasan. Dua di antaranya ditangani Komisi II DPRD Kaltim, sedangkan empat lainnya dibahas panitia khusus (Pansus). Seluruhnya dijadwalkan dilaporkan dalam Rapat Paripurna pada 18 November 2026.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim Baharuddin Demmu mengatakan, pembahasan dilakukan secara maraton hampir sepekan terakhir untuk mengejar penyelesaian sebelum batas waktu.

Advertisement

“Sekarang sudah pembahasan akhir. Hampir satu minggu kami maraton menyelesaikan pembahasan. InsyaAllah besok semuanya bisa difinalkan, kemudian 18 November akan dilaporkan dalam Rapat Paripurna,” kata Baharuddin Demmu saat ditemui, Senin (16/11/2026) malam.

Ia optimistis seluruh pembahasan dapat dirampungkan sesuai jadwal sehingga tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan.

“Hampir semua sudah selesai dibahas. Dari empat Pansus itu juga hampir selesai. Besok diharapkan sudah bisa difinalkan, sehingga 18 Nopember nanti kami sampaikan laporan akhirnya dalam paripurna,” jelasnya.

Advertisement

Setelah laporan akhir disampaikan dalam paripurna, Raperda masih harus melalui tahapan konsultasi dan fasilitasi dengan Kemendagri. Tahapan ini menjadi bagian penting untuk memastikan rancangan regulasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebelum ditetapkan.

Baharuddin mengingatkan, pelaporan yang tidak sesuai tenggat akan berdampak langsung pada proses penyelesaian Raperda.

“Perda itu tidak bisa selesai karena tidak diterima lagi untuk proses finalisasi dan konsultasi,” tegas Baharuddin.

Karena itu, percepatan pembahasan menjadi hal penting agar seluruh Raperda yang telah disusun tidak terkendala dalam proses administrasi dan tahapan lanjutan tingkat pemerintah pusat. Bapemperda bersama komisi dan Pansus pun terus mendorong agar seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal.

Advertisement

Artikel Terkait

Gantikan Almarhum Suriansyah di DPRD Berau, PAW Muhammad Amin Tinggal Tunggu SK dari Pemprov Kaltim

Gantikan Almarhum Suriansyah di DPRD Berau, PAW Muhammad Amin Tinggal Tunggu SK dari Pemprov Kaltim

Plt Sekwan Maulidiyah sebut berkas PAW Muhammad Amin sudah di Kaltim dan siap dibahas Banmus DPRD Berau.

Komisi II DPRD Kaltim Persoalkan Prosedur Proyek yang Tiba-tiba Diusulkan ke Banggar

Komisi II DPRD Kaltim Persoalkan Prosedur Proyek yang Tiba-tiba Diusulkan ke Banggar

Sabaruddin Panrecalle menegaskan DPRD Kaltim mendukung pembangunan namun menolak prosedur yang melompati aturan.

Revisi Perda BPBD, Komisi I DPRD Kaltim Soroti Keterbatasan Anggaran dan SDM

Revisi Perda BPBD, Komisi I DPRD Kaltim Soroti Keterbatasan Anggaran dan SDM

Sekretaris Komisi I Salehuddin sebut posisi Kepala BPBD kini dipimpin langsung oleh pejabat eselon dua.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer