BERAU POST – Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Berau, Abdul Majid, mengajak masyarakat lebih mengenal ikan napoleon atau yang dikenal masyarakat lokal dengan sebutan ikan bele-bele.
Ikan yang keberadaannya banyak ditemukan di perairan Maratua tersebut memiliki populasi terbatas, sehingga perlu mendapat perhatian dan perlindungan bersama.
Ajakan itu disampaikan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya nelayan dan warga pesisir agar tidak melakukan penangkapan ikan napoleon secara sembarangan.
Pasalnya, ikan yang memiliki nilai ekonomi tersebut termasuk spesies yang terancam punah dan pemanfaatannya telah diatur secara ketat oleh pemerintah.
“Ikan napoleon atau bele-bele ini dilindungi karena terancam punah,” katanya kemarin (9/10).
Ikan napoleon sempat diperkenalkan kepada masyarakat melalui pameran dalam kegiatan Berau Expo di Gor Pemuda, belum lama ini.
Kehadirannya menjadi salah satu sarana edukasi agar masyarakat semakin mengetahui keberadaan, karakteristik, serta pentingnya menjaga kelestarian ikan tersebut.
Dijelaskan, keberadaan ikan napoleon di Bumi Batiwakkal, tidak dalam jumlah yang melimpah. Karena itu, penangkapan ikan tersebut tidak bisa dilakukan secara bebas.
Pemerintah Pusat telah menetapkan regulasi mengenai ukuran ikan yang boleh ditangkap serta kuota pemanfaatannya.
Dalam aturan tersebut, tidak semua ukuran ikan napoleon diperbolehkan untuk diambil dari alam. Ikan dengan berat 100 gram hingga 1.000 gram atau sekitar 1 kilogram, yang merupakan fase anakan dan remaja, dilarang untuk ditangkap. Begitu pula ikan dengan berat di atas 3.000 gram atau lebih dari 3 kilogram.
Sementara itu, ikan napoleon yang diperbolehkan untuk ditangkap berada pada kisaran berat lebih dari 1 kilogram hingga 3 kilogram. Adapun benih berukuran sangat kecil, di bawah 100 gram, hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan budidaya yang memiliki izin.
“Jika yang ditangkap kurang dari 1.000 gram harus dilepaskan kembali ke habitatnya,” tegasnya.
Tujuannya untuk memberikan kesempatan bagi ikan napoleon tumbuh dan berkembang biak. Sehingga, keberlangsungan populasinya di alam tetap dapat dijaga.
Di Indonesia, ikan napoleon termasuk jenis ikan yang dilindungi secara terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2013.
Yang membuat penangkapan dan perdagangan ikan napoleon tidak dapat dilakukan secara bebas seperti jenis ikan konsumsi pada umumnya.
Pihak yang ingin melakukan pemanfaatan maupun perdagangan ikan napoleon juga diwajibkan memenuhi persyaratan perizinan, termasuk memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI).
“Selain itu, penangkapan harus mengikuti kuota tahunan yang ditetapkan pemerintah untuk lokasi atau wilayah tertentu,” ucapnya.
Artinya, nelayan tidak diperbolehkan menangkap ikan napoleon secara bebas untuk kepentingan komersial. Dirinya mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberadaan ikan napoleon, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Kesadaran tidak mengambil ikan yang masih kecil sangat penting untuk menjaga populasinya.
Menurutnya, perlindungan ikan napoleon bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan dukungan masyarakat.
“Upaya perlindungan ini penting agar ikan napoleon tidak semakin terancam akibat penangkapan yang tidak terkendali,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, turut mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian ikan napoleon yang menjadi salah satu kekayaan hayati laut Berau.
Ia meminta masyarakat, khususnya nelayan, tidak menangkap ikan tersebut secara sembarangan karena keberadaannya perlu dijaga agar tidak semakin terancam.
“Jangan sampai karena nilai ekonominya cukup tinggi, kita justru mengabaikan kelestariannya. Ikan napoleon ini harus kita jaga bersama, supaya populasinya tetap ada dan tidak semakin berkurang,” ujarnya.
Pun pemahaman masyarakat mengenai aturan perlindungan ikan napoleon juga perlu ditingkatkan. Sosialisasi harus terus dilakukan agar nelayan mengetahui ukuran ikan yang boleh dimanfaatkan serta ketentuan penangkapan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Kalau kita ingin kekayaan laut Berau tetap terjaga, maka harus mengikuti aturan. Jangan mengambil ikan yang memang belum boleh ditangkap,” tegasnya. (aja/sam)
Editor : Nurismi