BERAU POST – Empat kampung yakni Talisayan, Tabalar Muara, Payung-Payung, dan Tanjung Prepat akan diusulkan menjadi lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada 2027.
Kepala Diskan Berau, Abdul Majid, mengatakan, usulan tersebut telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kawasan nelayan di sejumlah wilayah pesisir Berau.
Selanjutnya, kelayakan masing-masing lokasi akan ditentukan oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui peninjauan langsung ke lapangan.
Adapun salah satu aspek utama yang menjadi perhatian dalam penilaian adalah kepastian status lahan. Lokasi yang diusulkan harus memiliki lahan berstatus clean and clear, agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pembangunan.
“Tim teknis dari KKP akan turun langsung untuk mengecek kondisi tanah dan memastikan kesesuaiannya. Kalau ada yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, tentu bisa saja tidak dilanjutkan,” ujarnya belum lama ini.
Disebutnya, salah satu persyaratan untuk diajukan sebagai calon KNMP adalah jumlah nelayan yang ada di kampung, kemudahan akses pendaratan ikan, pengelolaan hasil tangkapan, serta sistem pemasaran yang dapat membantu menjaga kestabilan dan pengaturan harga ikan.
Majid menjelaskan, Tanjung Prepat menjadi salah satu lokasi yang diusulkan dengan pertimbangan letaknya berdekatan dengan Kampung Bidukbiduk yang tahun ini juga diusulkan menjadi calon KNMP.
Keberadaan KNMP di sana diharapkan dapat mendukung pengembangan kawasan perikanan, sekaligus menjadi pusat aktivitas atau hub bagi nelayan di sekitarnya.
Meski begitu, seluruh usulan itu masih harus melalui tahapan verifikasi dari KKP. Sebab, tidak semua lokasi yang diajukan pemerintah daerah otomatis memenuhi persyaratan untuk mendapatkan program tersebut.
Ia mencontohkan pelaksanaan program KNMP pada 2026. Sejumlah usulan dari kabupaten dan kota di Kalimantan Timur tidak seluruhnya dapat dilanjutkan karena ditemukan kendala, salah satunya terkait status lahan yang belum memenuhi ketentuan.
Sementara itu, untuk pelaksanaan KNMP yang sedang berjalan di Berau, terdapat dua lokasi yang masih dalam proses pengerjaan yakni Kampung Buyung-Buyung dan Kampung Balikukup.
Diskan Berau juga mencatat adanya sejumlah kebutuhan pembangunan yang perlu disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. “Perencanaan awal yang telah disusun kadang tidak sepenuhnya sesuai pada saat verifikasi lapangan,” katanya.
Salah satu contohnya terjadi di Kampung Buyung-Buyung. Dalam perencanaan, terdapat kebutuhan penambahan fasilitas untuk mendukung aktivitas nelayan. Namun, pembangunan pabrik es dan cold storage membutuhkan pekerjaan pengurukan lahan terlebih dahulu.
“Karena kondisi lapangan ternyata ada yang berubah dari perencanaan, otomatis ada pekerjaan yang harus disesuaikan. Untuk kebutuhan tambahan itu, nanti akan kami usulkan kembali. Mudah-mudahan bisa diakomodasi,” jelasnya.
Terkait perkembangan KNMP di wilayah Bidukbiduk, Majid mengaku belum memperoleh informasi terbaru mengenai progres pembangunannya.
Lebih lanjut, ia mengatakan keberadaan KNMP diharapkan tidak hanya menghadirkan fasilitas fisik, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi nelayan.
Pengembangan KNMP juga tentunya berpeluang disinergikan dengan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dengan begitu, aktivitas perikanan dan pengelolaan ekonomi masyarakat kampung dapat saling mendukung.
“Kami berharap empat lokasi yang diusulkan untuk 2027 bisa disetujui menjadi KNMP untuk memperkuat sektor perikanan dan mendukung kesejahteraan masyarakat nelayan,” harapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menyebut, sedikitnya lebih dari 20 kampung memiliki karakteristik sebagai kampung nelayan yang berpotensi menjadi lokasi pengembangan program tersebut.
Saat ini, pembangunan KNMP di Berau baru berjalan di dua wilayah. Menurut Sumadi, kondisi tersebut tidak mencerminkan besarnya potensi perikanan yang dimiliki Berau, mengingat sejumlah kampung pesisir memiliki masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dari sektor perikanan.
Beberapa wilayah yang disebut memiliki potensi tersebut antara lain Bidukbiduk, Talisayan, Batu Putih, Maratua, Pegat Bukur, Betumbuk, Usiran, hingga Batu-Batu.
Karena itu, ia mendorong Dinas Perikanan bersama pemerintah kecamatan dan pemerintah kampung untuk aktif memetakan potensi serta melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan.
“Potensi perikanan KNMP memang besar. Hampir lebih dari 20 kampung merupakan kampung nelayan yang mata pencahariannya sebagai nelayan,” ujarnya.
Sumadi menjelaskan, berdasarkan koordinasi yang telah dilakukan, saat ini baru dua kampung yang dinilai memenuhi kelengkapan untuk memulai proses pembangunan KNMP.
Kondisi tersebut menjadi pekerjaan bersama, agar kampung-kampung lain yang memiliki potensi serupa dapat segera dipersiapkan.
Ia meminta Dinas Perikanan tidak berjalan sendiri, melainkan membangun koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah kampung.
Kelengkapan administrasi maupun persyaratan teknis perlu segera dipenuhi, sehingga peluang mendapatkan program dari pemerintah pusat tidak terlewatkan.
“Diskan harus koordinasi dengan camat dan kampung agar segera diurus. Saya juga terlibat untuk pengajuan,” jelasnya.
Menurut Sumadi, manfaat program KNMP tidak hanya dilihat dari pembangunan fisik. Kehadiran fasilitas pendukung aktivitas nelayan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi di daerah.
Ia menyebut nilai pembangunan KNMP pada dua kampung yang saat ini diproses mencapai sekitar Rp 15 miliar. Dengan nilai investasi tersebut, pemerintah daerah diminta memastikan fasilitas yang dibangun nantinya benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Selain pembangunan KNMP, Sumadi juga mendorong fasilitas perikanan yang telah tersedia di Berau agar dimaksimalkan. Salah satunya pelabuhan perikanan yang dapat mendukung aktivitas nelayan dan distribusi hasil tangkapan. (aja/sam)
Editor : Nurismi