Hadapi Kondisi Darurat Bencana Karhutla, DPRD Kaltim Desak Perusahaan Berau Bantu Pemadaman

Nurismi • Dipublikasikan Sabtu, 15 Agustus 2026 | 19:05 WIB
PENANGANAN KARHUTLA: Tim gabungan saat melakukan pemadaman kemarin. (DISDAMKARMAT UNTUK BERAU POST)
PENANGANAN KARHUTLA: Tim gabungan saat melakukan pemadaman kemarin. (DISDAMKARMAT UNTUK BERAU POST)

BERAU POST  – Musibah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Berau mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.

Penanganan bencana yang terus dilakukan tim gabungan dinilai membutuhkan dukungan dan sinergi lebih luas, termasuk dari pihak perusahaan yang beroperasi di Bumi Batiwakkal.

Anggota DPRD Kalimantan Timur, Makmur HAPK, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau tidak berjalan sendiri dalam menghadapi Karhutla yang saat ini terjadi.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak ketiga, khususnya perusahaan yang memiliki kegiatan usaha di wilayah Berau.

Makmur menilai perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap daerah tempat mereka menjalankan aktivitas usaha.

Karena itu, ketika terjadi kondisi darurat seperti bencana Karhutla, dukungan perusahaan dinilai sangat dibutuhkan untuk memperkuat upaya pemerintah dalam melakukan penanggulangan.

“Pemkab harus melakukan koordinasi dan diskusi dengan pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan untuk bersama-sama membantu menangani Karhutla,” ujarnya.

Bupati Berau periode 2005–2015 tersebut menegaskan, kontribusi perusahaan tidak hanya dibutuhkan dalam kondisi normal, tetapi juga ketika daerah menghadapi situasi yang membutuhkan penanganan cepat dan sumber daya besar.

Menurutnya, perusahaan yang memiliki peralatan, personel, maupun sumber daya pendukung lainnya dapat dilibatkan dalam upaya pemadaman dan penanganan Karhutla. Dengan begitu, beban pemerintah dan tim penanggulangan bencana dapat terbantu.

“Perusahaan juga harus ada kontribusi apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti sekarang ini. Kalau daerah sedang menghadapi Karhutla, perusahaan juga harus bisa berkontribusi,” tegasnya.

Ia pun mendorong Pemkab Berau segera memanggil dan mengajak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut untuk duduk bersama.

Koordinasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret, terutama dalam memperkuat armada, peralatan dan personel untuk menghadapi kebakaran yang masih terjadi di sejumlah titik.

“Penanganan Karhutla tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi. Kondisi lapangan yang cukup luas membuat keterlibatan seluruh pihak menjadi penting agar kebakaran tidak semakin meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat maupun lingkungan,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Berau, Hermansyah, mengatakan, penanganan Karhutla memang menjadi tanggung jawab bersama.

Saat ini, tim gabungan masih terus melakukan pemantauan sekaligus pemadaman di sejumlah titik yang mengalami kebakaran.

“Ini memang harus menjadi perhatian bersama. Tim gabungan masih terus melakukan pemadaman ketika terjadi Karhutla di beberapa titik di Kabupaten Berau,” kata Hermansyah.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan, masyarakat, dan pihak perusahaan menjadi bagian penting dalam upaya mengantisipasi serta menangani Karhutla.

Dengan kondisi cuaca yang cenderung panas dan kering, kewaspadaan juga perlu terus ditingkatkan. Upaya pencegahan dinilai sama pentingnya dengan pemadaman, sehingga masyarakat maupun perusahaan diharapkan ikut menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

“Kita terus koordinasi lintas sektor agar penanganan Karhutla berlangsung lebih cepat dan efektif, sekaligus mencegah munculnya titik api baru di wilayah Kabupaten Berau,” tutupnya. (aky/sam)

Editor : Nurismi
makmur hapk karhutla DPRD Kalimantan Timur