BERAU POST - Fraksi Gerindra DPRD Berau memberikan perhatian khusus terhadap kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), yang dituangkan dalam pandangan fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (20/7).
Juru bicara Fraksi Gerindra, M Ichsan Rapi mengatakan, pengelolaan BUMD menjadi salah satu isu mendasar yang perlu mendapat perhatian serius, karena berkaitan langsung dengan optimalisasi aset dan investasi pemerintah daerah.
Diungkapnya, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan. Pada 2024, pendapatan dari sektor tersebut tercatat sebesar Rp 17,99 miliar, namun pada 2025 turun menjadi Rp 11,40 miliar.
“Selain itu, sejumlah BUMD juga belum memberikan dividen kepada pemerintah daerah. Di antaranya PT Indo Pusaka Berau (IPB), Perumdam Batiwakkal, dan Perusda Bhakti Praja,” bebernya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa BUMD harus dipandang sebagai portofolio investasi daerah yang tidak hanya dikelola, tetapi juga dijaga, diawasi, dan dievaluasi secara berkala agar mampu memberikan manfaat bagi daerah.
Fraksi Gerindra secara khusus menyoroti kondisi keuangan PT Indo Pusaka Berau. Berdasarkan catatan fraksi, perusahaan tersebut menghadapi tekanan keuangan yang cukup serius dalam beberapa tahun terakhir.
Selama periode 2023 hingga 2025, akumulasi rugi bersih IPB mencapai sekitar Rp 133,88 miliar. Sementara pada 2025 saja, rugi bersih tercatat sekitar Rp 64,55 miliar.
Di sisi lain, beban bahan bakar dan minyak pelumas mencapai sekitar Rp 116,70 miliar, sedangkan pendapatan usaha perusahaan hanya sebesar Rp 113,82 miliar.
"Artinya, pendapatan usaha bahkan belum mampu menutup biaya bahan bakar dan minyak pelumas," ujarnya.
Ia juga menyoroti penurunan ekuitas perusahaan yang menjadi sekitar Rp 87,9 miliar. Kondisi tersebut berdampak pada nilai investasi Pemerintah Kabupaten Berau di IPB yang turun menjadi sekitar Rp 43,09 miliar atau sekitar 45,93 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski begitu, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi terhadap perbaikan kinerja Perumdam Batiwakkal. Adapun pendapatan usaha perusahaan daerah tersebut meningkat dari sekitar Rp 76,37 miliar menjadi Rp 85,22 miliar.
Perbaikan juga terlihat pada hasil usaha. Jika sebelumnya perusahaan masih mencatat rugi usaha sekitar Rp 4,94 miliar, kini berubah menjadi laba usaha sekitar Rp 1,87 miliar.
“Namun, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan sejumlah persoalan yang masih perlu mendapat perhatian,” tegasnya.
Fraksi Gerindra mencatat laba bersih pada 2024 mengalami penurunan dari sekitar Rp 812,43 juta menjadi sekitar Rp 52,44 juta. Selain itu, terdapat aset lain senilai sekitar Rp 7,29 miliar yang juga perlu mendapat penjelasan lebih lanjut.
Tak hanya itu, ada juga pemanfaatan aset jalan, jaringan, dan instalasi yang digunakan Perumdam Batiwakkal dengan nilai mencapai sekitar Rp 304,64 miliar.
Pihaknya meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai status hukum aset tersebut, termasuk dokumen pemanfaatannya, pembagian tanggung jawab pemeliharaan, mekanisme penyusutan, hingga potensi risiko yang dapat timbul di kemudian hari.
“Kejelasan terhadap pengelolaan aset menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola BUMD yang sehat, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Fraksi Gerindra berharap keberadaan BUMD benar-benar mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, serta menjaga nilai investasi yang telah ditanamkan pemerintah daerah.
Terpisah, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengakui kinerja BUMD memang perlu terus dievaluasi dan dibenahi. Proses perbaikan menjadi hal yang wajar, terutama bagi perusahaan daerah yang masih tergolong baru berdiri.
"Memang perusda perlu evaluasi dan saat ini juga perlu proses perbaikan. Kesalahan pasti ada. Untuk mencapai sebuah kesuksesan tentu bukan tanpa kesalahan," ujarnya.
Sri Juniarsih menegaskan, pemerintah daerah akan menindaklanjuti berbagai catatan yang disampaikan DPRD sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja BUMD ke depan.
"Kita semua akan tindak lanjuti, perbaiki, dan evaluasi untuk perbaikan ke depan," katanya.
Diakui, BUMD memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, pemerintah akan terus mendorong setiap BUMD untuk berinovasi dan mengembangkan potensi usaha yang dimiliki.
"Harapan kita ke depan, salah satu yang dapat meningkatkan PAD adalah BUMD. Kami harus mendorong mereka berinovasi dalam meningkatkan PAD melalui usaha-usaha yang ada," pungkasnya. (aja/udi)
Editor : Nurismi