Fokus Layanan Dasar dan Aksesibilitas, Kaltara Prioritaskan Pembangunan 22 Kecamatan Perbatasan

HARIAN RAKYAT KALTARA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menetapkan 22 kecamatan di wilayah perbatasan, sebagai prioritas pembangunan dalam lima tahun ke depan. 

Fokus utama diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Mulai dari aksesibilitas hingga pelayanan publik, melalui kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara Bertius, mengatakan 22 kecamatan tersebut berada di dua kabupaten perbatasan, yakni Malinau dan Nunukan.

Masing-masing wilayah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Sehingga intervensi pembangunan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. 

“Kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan menjadi perhatian pemerintah. Intervensi yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan dasar masing-masing wilayah,” ujarnya, Selasa (21/7). 

Bertius menjelaskan, meski pembangunan kawasan perbatasan secara regulasi menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam mendukung percepatan pembangunan melalui koordinasi dan sinkronisasi program. 

Menurutnya, Gubernur Kaltara terus mendorong sinergi lintas pemerintahan dengan memfasilitasi rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga.

Serta melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah wilayah perbatasan. Seperti Krayan di Kabupaten Nunukan dan Apau Kayan di Kabupaten Malinau. 

“Upaya tersebut bertujuan memastikan berbagai kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat. Sekaligus mempercepat pelaksanaan program pembangunan,” jelasnya.