BERAU POST – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau Muhammad Said mendorong seluruh Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kabupaten Berau untuk lebih aktif dan optimal dalam menjalankan perannya sebagai penggerak ekonomi kampung.
Said menyebut, dari sekitar 100 kampung yang memiliki BUMK, baru sebagian kecil yang mampu memberikan kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah agar pengelolaan BUMK ke depan dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dari 100 kampung itu, yang punya kontribusi menghadapi APBK-nya baru sekitar 20 kampung. Selebihnya masih ada yang bermasalah, ada yang modalnya habis, tetapi tidak memberikan hasil,” ujarnya.
Menurutnya, sejumlah persoalan yang terjadi pada BUMK di antaranya berkaitan dengan manajemen pengelolaan, konflik internal, hingga aset usaha yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Beberapa BUMK juga menghadapi kendala hubungan yang kurang bagus antara kepala kampung dan ketua BUMK, yang berdampak terhadap keberlangsungan usaha,” katanya.
Selain itu, terdapat aset-aset yang dibangun melalui BUMK namun belum mampu menghasilkan manfaat ekonomi bagi kampung.
Kondisi tersebut menjadi perhatian, karena pengelolaan dana dan aset kampung harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku.
Dirinya mengingatkan kampung-kampung yang telah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan BUMK, agar melakukan evaluasi dan pemeriksaan kembali terhadap pengelolaan usaha yang dijalankan.
“Kepada kampung yang selama ini telah memberikan kontribusi dan memasukkan anggaran untuk membangun BUMK, coba dikoreksi kembali atau diperiksa kembali pengelolaannya,” katanya.
Evaluasi tentunya diperlukan sebagai upaya pencegahan agar tidak muncul persoalan hukum di kemudian hari.
Apabila terdapat aset yang tidak dimanfaatkan atau kegiatan usaha yang tidak memberikan hasil, kondisi tersebut berpotensi menjadi perhatian Aparat Penegak Hukum (APH) apabila ditemukan adanya dugaan kerugian negara.
“Kita khawatir ketika tidak ada hasil, kemudian ada bangunan-bangunan yang selama ini dibangun oleh BUMK tetapi ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Ini yang kita antisipasi,” jelasnya.
Pemkab Berau berharap seluruh kampung dapat memperkuat tata kelola BUMK, mulai dari perencanaan usaha, pengelolaan modal, hingga pemanfaatan aset.
Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, BUMK diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan kampung sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.
Optimalisasi BUMK menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong kemandirian kampung. “Tentunya agar setiap program dan anggaran yang telah dikucurkan dapat memberikan manfaat yang jelas serta berkelanjutan bagi masyarakat Berau,” tutupnya. (aja/adv/sam)
Editor : Nurismi