BERAU POST – Upaya memberantas praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terus diperketat. Jajaran Polres Berau bersama tim gabungan lintas instansi turun langsung, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Senin (22/6).
Operasi pengawasan tersebut menyasar sejumlah SPBU di wilayah Kecamatan Tanjung Redeb, Teluk Bayur, hingga Sambaliung.
Sidak dilakukan, sebagai bentuk komitmen aparat dalam menjaga hak masyarakat terhadap BBM subsidi yang diperuntukkan bagi kalangan yang berhak.
Kasat Reskrim Polres Berau, AKP Muhammad Fajri, mengatakan, pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari personel Polres Berau, Sub DenPom TNI AD, dan beberapa pihak lainnya.
“Benar, dalam operasi pengawasan di lapangan, tim gabungan menemukan adanya indikasi kuat praktik kecurangan yang dilakukan oleh oknum konsumen saat melakukan pembelian BBM subsidi jenis Bio Solar,” ungkap Fajri kepada awak media ini.
Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan dugaan modus manipulasi barcode yang digunakan konsumen untuk melakukan pengisian BBM subsidi secara berulang-ulang.
Oknum tersebut diduga memiliki lebih dari satu barcode atau kartu pengisian, sehingga dapat membeli BBM melebihi kapasitas yang telah ditentukan.
Modus ini dilakukan dengan berpindah-pindah SPBU, agar tidak terdeteksi sistem pengawasan. Praktik tersebut dikenal dengan istilah “ngetap” dan dinilai sangat merugikan masyarakat luas karena mengurangi jatah BBM subsidi bagi warga yang benar-benar membutuhkan.
“Penggunaan barcode ganda menjadi perhatian serius kami. Praktik seperti ini jelas merugikan masyarakat dan berpotensi menghambat distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran,” tegasnya.
Tak hanya melakukan pengawasan lapangan, Polres Berau juga menyiapkan langkah lanjutan untuk memperkuat sistem pengendalian distribusi BBM subsidi di daerah.
Dalam waktu dekat, kepolisian akan menggelar rapat koordinasi bersama pengelola SPBU, Pertamina, dan instansi terkait guna membahas pengawasan yang lebih ketat.
Rapat tersebut nantinya akan difokuskan pada sinkronisasi data barcode, penguatan sistem verifikasi di SPBU, hingga pembahasan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan BBM subsidi.
“Sebagai tindak lanjut, kami akan segera melaksanakan rapat koordinasi bersama seluruh stakeholder terkait. Tujuannya, memperkuat pengawasan internal dan mencegah adanya celah penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan,” pungkasnya.
Sementara itu, salah satu masyarakat yang sedang mengantre, Ibrahm, mengapresiasi upaya yang dilakukan jajaran kepolisian karena hal itu diyakininya membantu masyarakat.
Karena, jika tidak diperhatikan atau menjadi ‘pembiaran’ maka akan banyak pengetap yang seenaknya mengisi BBM subsidi, sedangkan masyarakat tidak mendapatkan hal tersebut.
“Saya sangat mendukung langkah pihak kepolisian untuk mengawal dan mengontrol hal ini, karena jika tidak ada pengetap, maka masyarakat sangat terbantu,” tuturnya.
Dirinya pun berharap kegiatan serupa tidak hanya dilakukan sekali-dua kali saja, tetapi secara berkala. Karena bukan rahasia umum lagi, jika hanya dirazia satu-dua kali saja, oknum pengetap akan kembali lagi.
“Nanti ‘kucing-kucingan’ antara polisi dan oknum pengetap. Jadi sebagai masyarakat saya meminta bisa dilakukan secara berkala, jika bisa ada polisi juga yang patroli,” pintanya. (aky/sam)
Editor : Nurismi