Ajukan Raperda APBD 2025, Pemprov Kaltara Pertahankan Opini WTP 12 Kali Berturut-turut
HARIAN RAKYAT KALTARA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam Rapat Paripurna ke-12 DPRD Kaltara Masa Persidangan III Tahun 2026, Senin (22/6).
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltara Sanusi mengatakan, pengajuan raperda menjadi tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Setelah laporan keuangan pemerintah daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Dalam nota pengantar yang disampaikan pada rapat paripurna, laporan pertanggungjawaban APBD 2025 telah melalui pemeriksaan BPK sejak Februari hingga Mei 2026.
“Dari hasil pemeriksaan tersebut, Kaltara kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ungkapnya.
Capaian ini menjadi raihan WTP ke-12 secara berturut-turut sejak 2014 dan dinilai sebagai bentuk konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
Penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD 2025 disebut telah mengacu pada berbagai ketentuan perundang-undangan.
Termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Usai menerima dokumen raperda tersebut, DPRD Kaltara akan melakukan pembahasan secara bertahap melalui fraksi-fraksi sebelum memberikan pandangan resmi terhadap pertanggungjawaban APBD yang diajukan pemerintah daerah.
Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie mengatakan, dokumen yang telah disampaikan akan dipelajari terlebih dahulu oleh seluruh fraksi di DPRD. Sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut.
“Kami akan rapat dulu dan mempelajari usulan yang disampaikan. Nanti akan kami berikan kepada fraksi-fraksi. Ada enam fraksi yang akan membahas dan mempelajari materi tersebut. Setelah itu masing-masing fraksi akan menyampaikan hasil pembahasannya,” kata dia.
