BERAU POST – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) selama musim kemarau.
Selain instansi pemerintah, Kepala Pelaksana BPBD Berau, Masyhadi Mundi, juga mengajak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Berau untuk turut berperan aktif melalui kegiatan edukasi, pencegahan, hingga penanganan di lapangan.
Katanya, ancaman karhutla pada musim kemarau memerlukan perhatian bersama karena dampaknya dapat meluas dan merugikan masyarakat maupun lingkungan. Karena itu, keterlibatan dunia usaha dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan daerah.
Menurutnya, sejumlah perusahaan yang beroperasi di Berau selama ini telah menjalankan berbagai langkah pencegahan karhutla, termasuk sosialisasi kepada masyarakat di wilayah sekitar operasional mereka. Upaya tersebut dinilai positif dan perlu terus diperkuat, agar mampu menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Penanganan karhutla tidak bisa hanya dilakukan pemerintah, perlu dukungan semua pihak,” ujarnya Selasa (9/6).
Masyhadi menjelaskan, BPBD juga secara rutin melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla, langkah pencegahan, serta penanganan awal apabila ditemukan titik api.
Kegiatan tersebut dilakukan di sejumlah kampung yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tertentu saat musim kemarau.
Selain memberikan pemahaman kepada masyarakat, BPBD juga berupaya membangun koordinasi yang lebih baik dengan perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan maupun perkebunan.
Dalam waktu dekat, BPBD berencana menyurati perusahaan-perusahaan tersebut untuk meminta laporan terkait kegiatan edukasi, pencegahan, dan penanganan karhutla yang telah mereka lakukan.
“Perusahaan kami harapkan melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan,” katanya.
Data tersebut nantinya akan digunakan BPBD untuk memetakan wilayah sasaran sosialisasi, serta mengetahui cakupan edukasi yang telah dilakukan oleh masing-masing pihak.
Dengan demikian, program yang dijalankan pemerintah dan perusahaan dapat saling melengkapi tanpa terjadi tumpang tindih.
“Tujuannya agar edukasi lebih merata dan efektif sampai ke masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemetaan tersebut juga akan membantu BPBD menentukan kampung-kampung yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam hal peningkatan kesadaran terhadap ancaman karhutla. Dengan strategi itu, sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dukungan terhadap kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta juga disampaikan Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina.
Menurutnya, sinergi yang dibangun akan memberikan manfaat besar dalam memperkuat upaya mitigasi bencana di daerah.
“Saya rasa kolaborasi itu hal yang bagus,” ujarnya.
Elita berharap peran pemerintah dan perusahaan dapat berjalan beriringan, sehingga mampu memperkuat langkah pencegahan maupun penanganan jika terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Ia menilai edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu aspek yang harus mendapat perhatian serius karena merupakan langkah awal untuk mencegah terjadinya kebakaran.
“Edukasi harus dijalankan dengan seksama agar masyarakat paham bahayanya,” tuturnya.
Menurutnya, pemahaman masyarakat mengenai dampak karhutla, baik terhadap kesehatan, lingkungan maupun aktivitas ekonomi, akan menjadi faktor penting dalam menekan potensi kebakaran.
Karena itu, ia mendukung langkah BPBD untuk mengoordinasikan berbagai kegiatan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan.
“Kolaborasi itu nantinya bisa memberi hasil yang positif,” tandasnya. (sen/sam)
Editor : Nurismi