BERAU POST – Dinas Perhubungan (Dishub) Berau mulai mengupayakan realisasi program penyediaan bus sekolah gratis bagi pelajar yang masuk dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Berau. Saat ini, rencana tersebut masih berada pada tahap pengusulan dan pembahasan awal.
Kepala Dishub Berau, Rusnan Hefni, mengatakan, pihaknya tengah berupaya mencari dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membantu penyediaan armada bus sekolah.
Langkah tersebut dilakukan, agar kebutuhan transportasi pelajar dapat terpenuhi tanpa harus sepenuhnya bergantung pada kemampuan keuangan daerah.
“Program bus sekolah gratis itu sedang kami usahakan. Kami mencoba melalui Kementerian Perhubungan untuk membuat usulan agar bisa mendapatkan bantuan bus sekolah,” katanya, Kamis (4/6).
Dijelaskan, usulan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah. Pemkab Berau juga tetap menyiapkan langkah dari sisi daerah sembari menunggu peluang bantuan dari pemerintah pusat.
“Daerah tetap berusaha karena ini program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Berau. Namun kami juga mencoba melakukan komunikasi dan lobi ke pemerintah pusat. Harapannya bisa mendapatkan bantuan dari Kemenhub,” ujarnya.
Diakunya, hingga saat ini belum ada gambaran pasti terkait jumlah unit bus yang akan diusulkan maupun mekanisme operasionalnya. Begitu pula dengan penentuan rute layanan yang masih dalam tahap pembahasan.
Semua rute yang memungkinkan tentunya masuk usulan ke pemerintah pusat, termasuk jalur layanan bus sekolah di antaranya kawasan pesisir selatan, seperti Talisayan hingga Bidukbiduk maupun wilayah Tanjung Batu hingga Gunung Tabur.
Namun, seluruh opsi tersebut masih akan dikaji lebih lanjut berdasarkan tingkat kebutuhan dan prioritas pelayanan.
“Kami belum ada gambaran pengadaan total unit dan mekanismenya. Termasuk rutenya di mana saja, itu masih kami diskusikan. Ini masih dibicarakan secara detail karena harus melihat mana yang menjadi prioritas,” jelasnya.
Lanjutnya, Kemenhub sendiri memiliki sejumlah persyaratan sebelum memberikan bantuan armada bus sekolah kepada daerah.
Di antaranya terkait jumlah siswa yang akan dilayani, kondisi sarana dan prasarana jalan, serta kelayakan operasional pada rute yang diusulkan.
Karena itu, sebelum usulan diproses lebih lanjut, diperlukan kajian dan survei untuk memastikan kebutuhan di lapangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Kami berencana mengusulkan lebih dari satu rute. Nantinya, hasil survei dan penilaian dari Kemenhub akan menentukan jalur mana yang dinilai paling layak untuk mendapatkan bantuan,” jelasnya.
Ke depan, target pelaksanaannya masih dipengaruhi kondisi anggaran. Apalagi saat ini pemerintah juga dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada sejumlah program pembangunan.
“Kami ditargetkan tahun ini. Tapi soal pendanaan tentu harus menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
“Prioritas kami semuanya penting, tetapi porsi anggaran nantinya ditentukan melalui pembahasan pemerintah daerah,” pungkasnya.
Sementara Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan, pengembangan sistem transportasi angkutan sekolah menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan, sekaligus membantu mengurangi beban biaya yang harus ditanggung masyarakat.
Keberadaan angkutan sekolah sangat dibutuhkan, terutama bagi pelajar yang tinggal di kampung dan harus menempuh jarak cukup jauh untuk menuju sekolah.
Selain itu, diharapkan juga dapat meningkatkan keselamatan pelajar saat berangkat maupun pulang sekolah.
“Saya melihat masih ada anak-anak SD maupun SMP yang berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor sendiri, bahkan tidak menggunakan helm. Kondisi ini tentu menimbulkan risiko kecelakaan dan menjadi kekhawatiran bagi para orangtua,” ujarnya.
Saat ini program tersebut terus didorong pelaksanaannya secara bertahap. Pun direncanakan terintegrasi dengan pengembangan sistem transportasi terpadu Trans Berau yang menjadi salah satu fokus pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan transportasi publik.
“Pengembangan angkutan pelajar ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan layanan transportasi yang lebih aman, terjangkau, dan mudah diakses masyarakat,” tandasnya. (aja/sam)
Editor : Nurismi