BERAU POST – Pembangunan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Berau disebut telah rampung secara fisik.
Namun, hingga kini fasilitas tersebut belum juga beroperasi untuk mendukung peningkatan keterampilan tenaga kerja di Bumi Batiwakkal.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, menjelaskan, kendala utama bukan lagi pada pembangunan bangunan, melainkan kesiapan sarana penunjang dan sumber daya manusia di dalamnya.
“Bangunan itu kan secara fisik selesai. Tinggal bagaimana lagi isi di dalam, kemudian kesiapan tenaganya di dalam,” ujar Gamalis, Senin (25/5).
Pemerintah daerah sebutnya, berencana mengalokasikan anggaran untuk melengkapi fasilitas penunjang BLK melalui APBD 2027.
Meski begitu, pihaknya masih menunggu gambaran postur anggaran secara keseluruhan sebelum memastikan besaran alokasi yang akan diberikan.
Idealnya sambung Gamalis, pengadaan fasilitas dan perlengkapan penunjang sudah mulai dimasukkan dalam perencanaan anggaran tahun depan.
Sebab, keberadaan BLK dinilai penting dalam menyiapkan tenaga kerja lokal agar lebih siap bersaing di dunia kerja.
“Saya belum melihat postur anggaran pada 2027. Tapi InsyaAllah akan kami anggarkan. Tapi kalau seharusnya memang sudah dimasukan dalam anggaran tahun depan,” tambahnya.
Gamalis menegaskan, keberadaan BLK nantinya diharapkan menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Berau, khususnya bagi generasi muda yang ingin memiliki keterampilan kerja sesuai kebutuhan industri. “Karena itu menyangkut kesiapan tenaga kerja kita,” tegasnya.
Terkait tenaga pelatih di BLK, ia menyebut pemerintah daerah masih memiliki sumber daya lokal yang cukup baik.
Namun apabila masih terdapat kekurangan tenaga instruktur, opsi mendatangkan pelatih dari luar daerah juga terbuka.
“Kalau untuk pelatih-pelatihnya bisa saja didatangkan dari luar, tapi yang di Berau juga masih cukup bagus. Kalau memang masih kurang, ya dari luar juga tidak apa-apa,” pungkasnya.
Sementara Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, mendorong percepatan pengoperasian BLK agar segera dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal, terutama dalam menjawab kebutuhan industri pertambangan yang terus berkembang di daerah ini.
Salah satu persoalan mendasar yang masih dihadapi adalah kesiapan SDM untuk bersaing dan memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan perusahaan.
Menurutnya, persoalan ketenagakerjaan di Berau bukan semata-mata terbatas pada ketersediaan lapangan kerja. Ia menegaskan peluang sebenarnya cukup terbuka, namun belum sepenuhnya dapat diisi oleh tenaga kerja lokal karena keterbatasan keahlian teknis yang dibutuhkan industri.
“Permasalahan kita sebenarnya bukan hanya lapangan kerja, tetapi kesiapan SDM. Masyarakat kita kalah bersaing karena keahlian yang dibutuhkan industri belum banyak dimiliki,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD mendorong agar BLK yang gedungnya telah siap dapat segera difungsikan secara optimal.
Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan menjadi pusat peningkatan kompetensi masyarakat, khususnya pada bidang-bidang teknis yang relevan dengan kebutuhan industri.
Ditegaskan, BLK tidak boleh hanya menjadi tempat pelatihan umum tanpa arah yang jelas. Program pelatihan harus dirancang secara spesifik dan menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, terutama pada keterampilan teknis seperti pengoperasian mesin dan bidang lain yang dibutuhkan sektor pertambangan.
“Maka BLK ini harus benar-benar menjadi tempat pelatihan khusus, seperti mesin dan keterampilan teknis lain yang dibutuhkan perusahaan tambang,” sambungnya.
Lebih jauh, konsep ideal BLK adalah yang terintegrasi langsung dengan dunia usaha dan industri. Artinya, pola pelatihan tidak disusun secara sepihak, melainkan berdasarkan kebutuhan riil perusahaan sehingga lulusan pelatihan memiliki peluang lebih besar untuk terserap bekerja.
“Kita ingin BLK itu bukan sekadar pelatihan, tapi ada kerja sama langsung dengan perusahaan. Jadi setelah masyarakat mendapat pengalaman dan keahlian, mereka bisa langsung ditampung bekerja,” jelasnya. (aja/sam)
Editor : Nurismi