BERAU POST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengantisipasi dampak penurunan produksi di sektor pertambangan yang disebut berpotensi memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius, lantaran sektor pertambangan masih menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Bumi Batiwakkal.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, mengungkapkan, situasi tersebut dikhawatirkan berdampak langsung terhadap keberlangsungan tenaga kerja di perusahaan tambang.
“Memang tahun ini ada pemangkasan atau penurunan produksi yang cukup besar di sektor pertambangan dan itu berpotensi berdampak terhadap PHK massal,” ujarnya kemarin (17/5).
Meski begitu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Berau disebut mengalami penurunan. Berdasarkan data terakhir, TPT Berau turun sebesar 0,75 persen poin dibandingkan Agustus 2024 yang berada di angka 5,15 persen.
Kendati angka pengangguran mengalami perbaikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) diminta aktif melakukan komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang berencana melakukan pengurangan tenaga kerja.
Menurut Said, langkah tersebut penting dilakukan, agar dampak sosial akibat PHK tidak semakin meluas di tengah masyarakat.
Sebab, kehilangan pekerjaan tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga kondisi ekonomi keluarga mereka.
“Kami selalu menyampaikan kepada Disnakertrans supaya dikomunikasikan dengan perusahaan-perusahaan yang akan melakukan PHK, sehingga tidak berdampak signifikan,” katanya.
Dijelaskannya, PHK merupakan persoalan sensitif karena menyangkut kehidupan para pekerja. Karena itu, pemerintah daerah berharap perusahaan menjadikan PHK sebagai opsi terakhir setelah berbagai upaya penyelamatan tenaga kerja dilakukan.
“Namanya PHK pasti akan banyak terhadap tenaga kerja. Dampak sosialnya tentu ada. Mudah-mudahan kalau memang PHK menjadi pilihan terakhir, perusahaan juga kooperatif memberikan hak-hak pekerja,” tegasnya.
Said juga memastikan Pemkab Berau akan terus memantau perkembangan kondisi ketenagakerjaan, khususnya di sektor pertambangan. Termasuk memastikan hak-hak pekerja yang terkena PHK tetap dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Terkait laporan perusahaan yang telah melakukan pengurangan tenaga kerja, dirinya mengaku masih akan melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada Disnakertrans Berau.
“Sejauh ini kami akan tanya dulu dan konfirmasi ke Disnakertrans,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Disnakertrans Berau, Anang Saprani, mengajak masyarakat khususnya yang terdampak PHK untuk mulai melirik peluang kerja di sektor lain di luar pertambangan.
Sektor pertambangan kini katanya mulai melakukan pengurangan tenaga kerja, dipengaruhi berbagai faktor termasuk berkurangnya konsesi yang dimiliki perusahaan.
“PHK di sektor tambang tidak bisa dimungkiri dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja karena konsesi yang dimiliki mulai berkurang,” ujarnya belum lama ini.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada kebutuhan tenaga kerja di perusahaan. Seiring berkurangnya aktivitas produksi, perusahaan juga menyesuaikan jumlah pekerja yang dibutuhkan.
Meski begitu, Disnakertrans berharap proses pengurangan tenaga kerja tidak dilakukan secara mendadak dan dalam jumlah besar.
Pemerintah daerah mendorong agar perusahaan dapat melakukan penyesuaian secara bertahap, sehingga pekerja memiliki waktu untuk mencari alternatif pekerjaan lain.
Di sisi lain, Anang menegaskan masyarakat tidak boleh terpaku hanya pada sektor tambang. Ia menilai masih banyak peluang kerja yang dapat dimanfaatkan di sektor lain yang juga berkembang di Kabupaten Berau.
Ia menyebut beberapa sektor yang memiliki potensi, seperti perkebunan, pariwisata, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sektor-sektor tersebut dinilai mampu menjadi alternatif bagi masyarakat untuk tetap produktif dan memiliki penghasilan. (aja/sam)
Editor : Nurismi