BERAU POST — Pemerintah Kabupaten Berau menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2027 dengan mengusung tema “Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif-Inovatif Berbasis Digital untuk Peningkatan Layanan Publik dan Perwujudan Kesejahteraan Sosial yang Berkeadilan" di ruang RPJPD Bapelitbang, Selasa (7/4).
Bupati Berau Sri Juniarsih, menjelaskan, tema tersebut menjadi landasan dalam menyinergikan perencanaan pembangunan daerah dengan aspirasi masyarakat.
Hal ini penting untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi Kabupaten Berau secara terarah dan berkelanjutan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 memiliki posisi strategis sebagai tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Melalui musrenbang ini, pemerintah daerah menetapkan prioritas pembangunan yang akan diintegrasikan dengan program seluruh perangkat daerah.
Ia menegaskan, arah kebijakan pembangunan daerah juga harus selaras dengan kebijakan nasional, termasuk program prioritas pemerintah pusat, serta visi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan program unggulan Pemkab Berau.
Sinkronisasi ini dinilai penting, agar pembangunan daerah menjadi bagian integral dari sistem pembangunan nasional.
“Pemerintah pusat telah menetapkan sejumlah program prioritas nasional untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Daerah harus mampu menerjemahkannya sesuai karakteristik dan kebutuhan wilayah,” ujarnya.
Namun demikian, Sri Juniarsih mengakui keterbatasan anggaran daerah di tengah banyaknya kebutuhan pembangunan.
Ia meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih cermat dalam menentukan program prioritas agar setiap kegiatan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus berdampak nyata. Perencanaan harus rasional, terukur, dan berbasis prioritas,” tegasnya.
Dalam arah pembangunan 2027, Ia menyoroti tiga fokus utama. Pertama, penanganan stunting melalui intervensi lintas sektor yang terintegrasi dan berkelanjutan. Ia meminta seluruh pihak terkait aktif turun ke lapangan untuk memastikan penanganan berjalan efektif.
Kedua, peningkatan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi berbasis digital dengan orientasi pada kepuasan masyarakat.
Ketiga, penguatan pemulihan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja.
Di sisi lain, Ia juga mendorong sinergi dengan DPRD, termasuk upaya menarik dukungan anggaran dari tingkat provinsi untuk pembangunan infrastruktur, khususnya jalan.
Ia juga menyinggung peningkatan kunjungan wisata ke Berau yang mencapai sekitar 92 ribu wisatawan, dengan dominasi kunjungan ke wilayah pesisir.
Dirinya pun mengajak seluruh anggota DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah memperkuat fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi dalam mengawal implementasi program pembangunan.
"Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menjaga konsisten dikebijakan serta memastikan bahwa program yang direncanakan benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat,” terangnya.
Mengingat kondisi keuangan ke depan yang serba tidak menentu dengan adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat, sebagai dampak darikondisi ekonomi global, yaitu peristiwa yang terjadi di Timur Tengah saat ini.
“Tetapi kita tetap optimistis dan terus berupaya menggali potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat Berau,” sebutnya.
Sementara Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menyampaikan, sejumlah aspirasi masyarakat yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Salah satunya terkait banjir yang mulai terjadi di beberapa titik yang sebelumnya tidak terdampak, seperti di sekitar Jalan Murjani.
Ia meminta instansi terkait untuk responsif dan turun langsung ke lapangan saat terjadi banjir, serta segera mencari solusi terhadap titik-titik pembuangan air.
Selain itu, ia juga menyoroti banyaknya Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tidak berfungsi, serta perlunya pemerataan pembangunan hingga ke kampung-kampung.
“Jangan hanya fokus di perkotaan. Kampung juga harus mendapat porsi pembangunan yang adil, termasuk infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, dan air bersih,” ujarnya.
Dedy juga menekankan pentingnya pembangunan akses jalan menuju kawasan strategis, seperti Mantaritip yang terhubung dengan pelabuhan yang diharapkan ke depan menjadi kawasan pergudangan di Berau.
Ia berharap perencanaan tata ruang ke depan lebih konsisten dan tidak berubah-ubah.
Musrenbang ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, efektif, serta benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat hingga ke pelosok Kabupaten Berau.
“Semoga APBD 2027 dapat menyentuh seluruh masyarakat di Berau hingga ke pelosok kampung,” tegasnya. (aja/sam)
Editor : Nurismi