BERAU POST – Sejak pertama kali mengalami kerusakan pada 2022 lalu, penanganan permanen Jembatan Gunung Sari hingga kini belum juga terealisasi.
Padahal keberadaan jembatan tersebut sangat vital, sebagai akses utama masyarakat menuju pusat kecamatan maupun antarkampung.
Camat Segah, Toris, mengatakan, pihaknya telah meninjau langsung kondisi jembatan yang saat ini masih menggunakan konstruksi sementara jenis bailey.
Dari hasil pengecekan pada Jumat (27/3) siang, kerusakan utama terjadi akibat gerusan arus sungai di bagian hulu saat banjir.
“Memang ada gerusan di sisi hulu, tapi untuk sementara masih aman dilalui,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan dalam jangka panjang.
Sebab, jembatan bailey yang terpasang sejak 2022 hanya bersifat sementara dan memiliki keterbatasan daya tahan, terutama jika terjadi banjir besar.
Untuk itu menurutnya, diperlukan penanganan permanen yang menyeluruh. Tidak hanya pada badan jembatan, tetapi juga pada struktur penyangga di sisi darat maupun pengamanan tebing sungai.
“Kita harap ada penanganan permanen, bisa dengan turap di hulu dan hilir, lalu disambung satu segmen dengan pondasi di darat,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa titik kerusakan berada di bagian fondasi belakang, tepatnya di ujung jembatan arah daratan yang mengalami longsor.
Jika tidak segera diperkuat, dikhawatirkan kondisi tersebut dapat memburuk dan membahayakan akses masyarakat.
“Sejauh ini aman, tapi kalau banjir besar tentu jadi risiko,” tambahnya.
Terkait upaya koordinasi, Toris mengaku pihaknya terus berkomunikasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.
Ia menyebut usulan penanganan jembatan tersebut sebenarnya telah masuk dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Setahu saya sudah diusulkan, tapi belum tahu apakah masuk dalam rencana kerja. Kami masih menunggu komunikasi lanjutan,” katanya.
Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Fendra Firnawan, membenarkan bahwa rencana pembangunan jembatan permanen telah diajukan sejak beberapa tahun lalu.
Ia menyebut, sejak 2023 pihaknya telah mengusulkan kebutuhan anggaran fisik pembangunan jembatan tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Mulai 2023 sampai 2026 ini kita usulkan sebagai prioritas penanganan,” ungkapnya.
Namun demikian, hingga kini realisasi pembangunan fisik belum dapat dilakukan. Meski perencanaan teknis sudah rampung, pengalokasian dana untuk konstruksi masih belum tersedia.
“Perencanaannya sudah selesai, tinggal anggaran fisiknya saja yang belum terakomodir,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi.
Ia menjelaskan bahwa jembatan bailey sepanjang 15 meter dipasang sebagai solusi darurat untuk menggantikan bentang yang longsor sekitar 8 meter.
“Itu dipasang sejak 2022 sebagai penanganan semi permanen, karena oprit di sisi Kampung Gunung Sari longsor cukup parah,” terangnya.
Menurut Junaidi, kondisi jembatan saat ini masih tergolong layak karena struktur tumpuannya cukup kuat.
Namun, ia menegaskan bahwa jembatan bailey tidak dirancang untuk penggunaan jangka panjang, terlebih di kawasan dengan aktivitas tinggi.
“Kondisinya masih cukup bagus, tapi memang harus segera ditangani permanen,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya setiap tahun terus mengusulkan pembangunan jembatan permanen dalam rencana kerja OPD. Namun hingga 2026 ini, anggaran fisik yang dibutuhkan belum juga disetujui.
“Sejak 2023 kami terus usulkan, tapi belum teralokasi,” katanya.
Untuk merealisasikan pembangunan permanen, DPUPR Berau memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp15 miliar.
Nilai tersebut sudah termasuk penguatan struktur jembatan serta pengamanan tebing sungai di sekitar lokasi. (sen/sam)
Editor : Nurismi