BERAU POST – Bupati Berau, Sri Juniarsih, memimpin apel gabungan di halaman Kantor Bupati Berau, Senin (5/1).
Ia menyoroti capaian penyerapan anggaran tahun 2025, sekaligus memberikan penekanan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih fokus pada program prioritas, di tengah kebijakan efisiensi yang diterapkan pada APBD 2026.
Sebutnya, hingga 31 Desember 2025, serapan anggaran dari total pagu APBD Berau yang kurang lebih mencapai Rp 6 triliun telah terealisasi sekitar Rp 5,4 triliun atau setara 89,7 persen.
Capaian tersebut perlu menjadi perhatian bersama, sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan anggaran ke depan.
"Dalam waktu dekat, saya akan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh kepala OPD untuk membahas evaluasi pelaksanaan APBD 2025 sekaligus langkah-langkah strategis pelaksanaan APBD 2026," terangnya.
Lanjut Bupati, APBD 2026 memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Oleh karenanya, ia mengingatkan seluruh OPD agar memastikan anggaran benar-benar diarahkan pada program-program prioritas.
“Kita harus segera merealisasikannya dan kita harus duduk bersama dalam membahas langkah-langkah strategis ke depan,” ujarnya.
Efisiensi anggaran saat ini pun katanya, berdampak signifikan pada pengurangan alokasi di satuan kerja perangkat daerah yang bahkan mencapai hampir 50 persen.
Dengan kondisi tersebut, diharapkan tidak ada lagi ruang bagi program yang tidak terserap atau tidak berdampak langsung kepada masyarakat.
"Kepala OPD tetap cermat dalam menentukan prioritas, khususnya pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar," ujarnya.
Ia mencontohkan, kebutuhan seperti pembangunan pagar sekolah masih dapat dipertimbangkan untuk ditunda, karena tidak berpengaruh langsung terhadap proses belajar mengajar.
Sebaliknya, sektor kesehatan dan pendidikan dinilai harus tetap menjadi perhatian utama. Ia meminta OPD terkait untuk melaksanakan kebijakan efisiensi anggaran dengan semaksimal mungkin tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Sri Juniarsih juga membandingkan kondisi tersebut, khususnya dengan pemerintahan di Pulau Jawa yang rata-rata memiliki APBD lebih besar, namun mampu memaksimalkan penggunaannya.
Ia bersyukur Kabupaten Berau masih memiliki potensi yang dapat digali di tengah efisiensi anggaran saat ini.
"Ke depan agar evaluasi penyerapan anggaran dilakukan secara berkala, setidaknya setiap tiga bulan, sehingga pengelolaan anggaran dapat lebih terorganisir," sambungnya.
Selain persoalan anggaran, dirinya juga menekankan pentingnya sikap dan kinerja aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat.
Ia mengingatkan ASN untuk terus meningkatkan disiplin, dedikasi, serta kinerja, dengan memperhatikan tiga aspek utama yakni akualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
"Ketiga hal tersebut menjadi kunci dalam penerapan manajemen talenta yang kini menjadi dasar dalam penentuan jabatan dan promosi ASN," ungkapnya.
Ia mendorong seluruh ASN agar tidak lelah belajar dan terus meningkatkan kompetensi diri, serta membangun kerja sama yang baik dalam organisasi.
Penting koordinasi dengan pimpinan dan Ia pun melarang pengambilan kebijakan secara sepihak tanpa sepengetahuan dirinya.
Menurutnya, loyalitas merupakan komitmen bersama dalam organisasi dan akan memudahkan penerjemahan visi dan misi pemerintah daerah.
Kepada seluruh pejabat, mulai dari kepala OPD hingga jajaran di bawahnya, Sri Juniarsih menegaskan agar setiap kebijakan dan langkah yang diambil selalu dikoordinasikan dengan pimpinan.
Di sisi lain, dirinya juga mendukung terhadap ASN yang memiliki pendidikan akademik tinggi dan berhak mendapatkan promosi sesuai pangkat dan jabatan, selama dijalankan secara profesional, berlandaskan loyalitas dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
Tak lupa, Ia mengapresiasi seluruh SKPD, ASN, dan non-ASN di lingkungan Pemkab Berau atas kinerja pemerintahan, capaian pembangunan, serta berbagai penghargaan yang diraih dalam delapan bulan setelah dirinya bersama Wakil Bupati dilantik pada periode kedua.
"Kami berharap koordinasi yang telah terbangun dapat semakin kuat, sehingga langkah-langkah prioritas sesuai visi dan misi kepemimpinan dapat dituntaskan hingga akhir masa jabatan," tutupnya.
Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau, Didi Rahmadi, menyampaikan capaian penyerapan anggaran di instansinya hingga akhir Desember 2025 juga berada pada kategori baik.
Ia menjelaskan, menjadi OPD yang sempat disorot penyerapan anggarannya pada pertengahan Desember lalu, namun hingga tutup buku tahun 2025, realisasi anggaran Diskominfo Berau nyatanya mencapai sekitar 90 persen.
Dari sisi keuangan, pagu anggaran sebesar Rp 35,66 miliar telah terealisasi Rp 30,56 miliar. Adapun sisa anggaran yang tidak terserap, didominasi pada belanja pegawai, khususnya belanja pegawai PPPK.
Karena pada tahun anggaran berjalan tidak terdapat PPPK yang masuk atau ditempatkan di Diskominfo Berau.
"Meski terdapat sisa anggaran dan pengembalian dana, pelaksanaan program Diskominfo Berau tetap berjalan sesuai rencana," tegasnya.
Ia menyebut tidak terdapat hambatan berarti dalam penyerapan anggaran, namun memang terdapat beberapa komponen belanja yang kelebihan sehingga harus dilakukan pengembalian dana sesuai ketentuan.
Terkait program 500 titik WiFi tahun 2025, realisasinya mencapai 487 titik. Selisih dari target tersebut juga menjadi salah satu faktor adanya pengembalian dana.
"Namun, seluruh program utama Diskominfo Berau tetap terealisasi dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ungkapnya.
Diakunya, secara persentase realisasi anggaran tahun 2025 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2024, namun penurunannya hanya sekitar 0,2 persen dan masih berada dalam kategori baik.
Untuk tahun 2026, sejumlah program layanan publik dipastikan masih berlanjut, di antaranya penyediaan WiFi gratis dan kegiatan publikasi melalui videotron.
Pihaknya akan berupaya maksimal agar penyerapan tahun ini dapat dilakukan dengan maksimal. (aja/sam)
Editor : Nurismi