BERAU POST – Bupati Berau Sri Juniarsih melantik dan mengambil sumpah/janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) dan jabatan administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, di ruang rapat Sangalaki Setkab Berau, Selasa (2/12).
Pelantikan ini menjadi yang pertama dilaksanakan sejak Sri Juniarsih dan Gamalis kembali menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Berau periode 2024-2029.
Dua JPTP yang dikukuhkan dalam pelantikan tersebut yakni Abdul Majid yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Disbudpar Berau kini menduduki jabatan Kepala Dinas Perikanan Berau.
Serta Mulyadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Kesra Setkab Berau kini menjabat sebagai Kepala Disperkim Berau.
Dalam kesempatan itu, Sri Juniarsih menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik.
Dikatakannya, pelantikan tersebut merupakan mandat besar yang harus dipertanggungjawabkan dengan kinerja, dedikasi, dan loyalitas terhadap amanah pemerintahan dan masyarakat Berau.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Berau saya ucapkan selamat dan sukses kepada para JPTP dan administrator yang baru dilantik dan diambil sumpah jabatan. Kalian telah mengemban amanah baru yang memerlukan fokus tinggi, tanggung jawab besar, dedikasi, profesionalitas, dan akuntabilitas,” ujarnya.
Ia menegaskan, pejabat yang dilantik dipilih melalui proses penilaian objektif, berdasarkan kompetensi dan keyakinan bahwa pejabat tersebut mampu membawa perubahan positif di instansi masing-masing.
Pemerintah daerah tentunya membutuhkan pejabat yang sigap, responsif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
Dirinya meminta para pejabat yang dilantik segera beradaptasi dengan unit kerja masing-masing dan memperkuat koordinasi internal agar pelayanan publik berjalan optimal, cepat, serta berkualitas.
Ia ingin seluruh jajaran menunjukkan kinerja terbaik, mampu menghadapi tantangan, serta menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat maupun instansi.
Pemkab Berau berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, berintegritas, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Komitmen itu harus tercermin dalam sikap, keputusan, dan pelaksanaan tugas ASN.
“Janji jabatan bukan sekadar ucapan, tetapi tuntutan tanggung jawab. Saya ingatkan bukan hanya yang dilantik, tapi seluruh OPD wajib menjalankan tugas sesuai sumpah dan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kedisiplinan pejabat dan perangkat daerah. Ia meminta agar tidak ada pimpinan OPD yang meninggalkan kantor pada hari kerja tanpa alasan yang sah.
Menurutnya, pemimpin harus mengetahui apa yang dikerjakan bawahannya dan memastikan alur kerja berjalan baik.
“Kita adalah tim kerja. Jangan mengambil kebijakan sendiri tanpa koordinasi. Saya ingin semua berjalan maksimal dengan komunikasi yang baik sampai pada level kabid dan kasi,” katanya.
Ia juga meminta agar para pejabat menularkan sikap positif, menjaga suasana kerja kondusif, serta lebih banyak berdiskusi dibanding bekerja secara otoriter. Loyalitas, profesionalitas, dan integritas harus menjadi identitas pejabat pemerintah.
Dirinya percaya, amanah ini tidak akan jatuh ke orang yang salah. Ia berharap seluruh pejabat mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan selaras dengan visi misi pembangunan daerah.
Sementara ditemui usai pelantikan, Kepala Diskan Berau yang baru, Abdul Majid, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan.
Majid memastikan dirinya siap menjalankan tugas dengan prioritas sesuai arahan kepala daerah.
Terlebih dirinya sudah berpengalaman sebelumnya selama 14 tahun di sektor perikanan, akan menjadi modal dalam menjalankan amanah barunya.
“Terobosan pertama yang saya sampaikan ke bupati sesuai visi misi beliau, salah satunya peningkatan produksi perikanan. Dengan potensi laut dan perairan yang ada di Berau, saya yakin sektor ini bisa terus meningkat,” ujarnya.
Pengalaman sebelumnya di Disbudpar juga bebernya akan mendukung pembangunan sektor perikanan, terutama karena Berau memiliki potensi yang saling berkaitan antara pariwisata dan hasil laut.
Seluruh program kerja nantinya akan disusun berdasarkan kewenangan pemerintah daerah, sembari tetap membangun koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar program tetap berjalan meski ada keterbatasan anggaran.
“Kita akan menyesuaikan kewenangan, baik kabupaten, provinsi maupun pusat. Walaupun ada keterbatasan anggaran, kita tetap berupaya mendorong dukungan dari provinsi dan pemerintah pusat,” katanya.
Terkait adaptasi di internal dinas, ia mengaku perlu waktu, tetapi Majid tetap optimistis bisa segera menyesuaikan.
“InsyaAllah, saya bisa cepat berkoordinasi di dalam. Walaupun bidang kerja sebelumnya berbeda, tetapi saya yakin bisa menyesuaikan,” tutupnya. (aja/sam)
Editor : Nurismi