BERAU POST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus memperkuat langkah pembenahan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Komitmen ini menjadi bagian dari upaya mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, mengatakan, Pemkab Berau tetap konsisten menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun masukan dari DPRD Berau.
Menurutnya, langkah evaluasi dan perbaikan terus dijalankan secara menyeluruh di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Memang masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi, terutama soal kepatuhan dan pengawasan internal,” ujarnya, belum lama ini.
Ia menyebut, penguatan sistem pengendalian internal menjadi fokus utama agar kesalahan administratif dapat diminimalisasi.
Selain itu, koordinasi antarinstansi juga diperkuat, guna memastikan sistem pelaporan dan pengelolaan anggaran berjalan tertib.
“Masukan dari BPK dan DPRD sangat kami apresiasi. Itu menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah,” ucapnya.
Pemkab Berau juga menegaskan komitmennya dalam mempertahankan opini WTP yang selama ini berhasil diraih secara berturut-turut.
Predikat tersebut kata Sri Juniarsih, bukan sekadar capaian administratif, namun mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keuangan secara transparan dan efisien.
“WTP bukan hanya soal predikat, tapi bukti bahwa keuangan daerah dikelola secara bertanggung jawab,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemkab juga tengah berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang keuangan dan pengelolaan aset.
Peningkatan kompetensi aparatur dinilai penting, agar sistem administrasi berjalan optimal.
“SDM menjadi kunci agar sistem keuangan berjalan baik. Kami dorong peningkatan kompetensi aparatur di semua level,” imbuhnya.
Pemkab Berau optimistis, dengan langkah pembenahan yang terus berlanjut, kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah akan semakin meningkat di masa mendatang.
Sinergi antara BPK, DPRD, dan seluruh jajaran OPD turut menjadi perhatian serius. Bupati meyakini, kolaborasi yang baik akan membawa dampak positif dalam tata kelola keuangan daerah.
“Kalau semua pihak bergerak bersama, saya yakin sistem pengelolaan keuangan kita akan semakin baik dan temuan bisa diminimalkan,” pungkasnya.
Sementara Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Elita Herlina, menegaskan komitmen DPRD dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik akan terus dilakukan melalui fungsi pengawasan yang maksimal.
Ia juga mendorong setiap OPD untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari BPK secara serius dan tepat waktu.
"Rekomendasi yang diberikan BPK harus menjadi catatan penting bagi seluruh OPD agar tidak terjadi kesalahan yang sama di masa mendatang," ujarnya.
Capaian opini WTP bukan hanya prestasi semata, tetapi merupakan cerminan dari tanggung jawab dan integritas dalam mengelola keuangan daerah.
Maka laporan keuangan pemerintah daerah harus berjalan sesuai prosedur dan administrasi yang ditentukan oleh aturan yang berlaku.
Dengan prestasi tersebut Pemkab Berau bisa mempertahankannya untuk menciptakan keuangan yang bersih dan sehat di lingkup pemerintahan.
“Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan opini WTP yang diperoleh dapat dipertahankan di tahun-tahun berikutnya,” katanya.
Oleh karenanya, Pemkab Berau diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangannya secara menyeluruh dan berkelanjutan. (aja/sam)
Editor : Nurismi