Utama Pemerintahan Sanggam Kaltara Ekonomi Kombis Gaya Hidup All Sport Makan-Makan Parlementaria Polhukrim Entertaiment Catatan

MBG di Berau Minim Komunikasi, Disdik Khawatir Keamanan Makanan dan Titik Distribusi

Beraupost • Rabu, 15 Oktober 2025 | 15:10 WIB
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Berau, Mardiatul Idalisah. (IZZA/BP)
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Berau, Mardiatul Idalisah. (IZZA/BP)

BERAU POST – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat mulai dijalankan di sejumlah sekolah di Kabupaten Berau.

Namun, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Berau, Mardiatul Idalisah, menilai pelaksanaannya di daerah minim koordinasi.

Mardiatul menyoroti kurangnya komunikasi dalam penentuan titik distribusi program MBG, sehingga banyak informasi yang baru diketahui setelah kegiatan sudah berjalan.

“Kami sudah memberikan masukan, kami harap ada komunikasi yang dibangun. Saya sendiri baru mengetahui setelah diundang dalam kegiatan terkait. Titik-titiknya ternyata sudah ditentukan dari pusat,” ungkapnya.

Ia mengaku tidak dilibatkan secara langsung dalam penentuan titik distribusi, padahal data sekolah berada di bawah pengelolaan daerah.

Adapun proses penentuan titik distribusi MBG dilakukan langsung oleh pemerintah pusat.

Data yang digunakan berasal dari sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan), sehingga pusat memiliki akses langsung terhadap informasi yang diperlukan untuk penetapan titik MBG.

“Mereka memang memiliki target dari titik tersebut, tapi di Berau ini baru uji coba saja,” lanjutnya.

Menurutnya, distribusi MBG seharusnya lebih diprioritaskan kepada sekolah-sekolah yang berada di daerah pedalaman, karena siswa di wilayah tersebut lebih membutuhkan.Namun, keterbatasan jumlah siswa menjadi tantangan tersendiri.

“Kalau di pedalaman, siswanya ada yang cuma 20 sampai 30 orang satu sekolah. Sementara program MBG ini kan menargetkan 3.000 pelajar di satu titik SPPG. Jadi memang tidak memungkinkan kalau langsung diarahkan ke pedalaman,” jelasnya.

Di Tanjung Redeb, setidaknya ada 9 titik dapur yang akan beroperasi. Ia juga menyarankan agar pengelolaan makanan MBG ke depannya bisa ditangani oleh kantin sekolah jika sekolah berada di luar radius dapur SPPG. Sehingga lebih terjamin dari sisi keamanan dan higienitasnya.

Pihaknya mengaku belum menerima laporan atau keluhan dari wali murid, tapi ada menerima laporan dari sejumlah sekolah yang merasa khawatir saat proses pendataan dilakukan.

Ketika tidak ada pendampingan dari Dinas Pendidikan, muncul kekhawatiran jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan. Bahkan ada kekhawatiran dari pihak sekolah jika terjadi keracunan makanan.

“Memang ada sekolah yang khawatir. Apalagi jika tidak ada kami dari Disdik yang mendampingi saat pendataan,” ujarnya.

Bahkan beberapa orangtua sampai melarang anak-anaknya mengonsumsi makanan MBG karena takut tidak layak makan.

Pihaknya hanya bisa mengimbau agar anak-anak lebih hati-hati. Jika makanannya terlihat basi atau berbau, lebih baik tidak dimakan.

“Harus hati-hati saja jika memang ada indikasi basi tidak perlu dimakan,” tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pangan Berau, Rakhmadi Pasarakan, mengatakan, wilayah perkotaan relatif lebih mudah dijangkau seperti di Tanjung Redeb, Sambaliung, dan Teluk Bayur.

Berbeda dengan daerah perkampungan yang membutuhkan persiapan yang matang.

“Kalau di Kelay mobilisasinya sulit. Menurut data yang kami terima, baru ada satu SPPG yang masuk mitra portal. Tapi rasanya tidak mungkin di Kelay hanya satu, karena lokasinya jauh-jauh dan ada sekolah di sana. Artinya harus ada dapur kecil-kecil yang disebut satelit SPPG,” sebutnya.

Diakunya, untuk kampung-kampung terjauh, tahun ini program MBG belum bisa terdistribusi. Meski begitu, sudah ada pengajuan pembangunan dapur SPPG dari sejumlah wilayah.

Hanya saja, pihaknya belum bisa memastikan apakah SPPG tersebut nantinya mampu menjangkau seluruh siswa dan ibu hamil di kecamatan terjauh.

Di antaranya Kelay 1 SPPG, Sambaliung 4, Segah 2, Tanjung Redeb 9, Gunung Tabur 4, Pulau Derawan 1, Biduk-biduk 1, Teluk Bayur 3, serta Tabalar 1, Maratua 1, dan Batu Putih 1 SPPG. Untuk sementara itu yang sudah masuk mitra portal SPPG.

Untuk wilayah yang jauh dari dapur utama, Rakhmadi menegaskan opsi satelit SPPG akan menjadi solusi. Sistem ini diharapkan bisa memastikan distribusi tetap berjalan meskipun lokasi sekolah berada jauh dari dapur induk.

Terkait harga per porsi, ia mengaku belum bisa memastikan keseragaman di setiap kampung. Meski begitu, berdasarkan pengalaman di Berau, harga Rp 15 ribu dinilai sudah mencukupi untuk menyediakan menu lengkap.

“Dulu kami berpikir Rp 15 ribu tidak cukup. Ternyata cukup saja di Berau, lengkap dengan nasi, sayur, protein, dan buah. Setiap hari menunya juga berganti,” pungkasnya. (aja/sam)

Editor : Nurismi
#Disdik Berau #dapur MBG #Kabupaten Berau