BERAU POST– PT Hutan Sanggam Berau (HSB) terus berupaya menjaga ritme dan stabilitas keuangan.
Agar perusahaan daerah konsorsium milik Pemerintah Kabupaten Berau ini tetap beroperasi sehat dan mampu berkontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di tengah fluktuasi pasar dan perubahan izin usaha, manajemen memastikan strategi yang diterapkan mampu menjaga keberlanjutan perusahaan tanpa risiko kolaps.
Direktur PT HSB, Roby Maula melalui Manajer Pamhut dan Bina Sosial, Anwar Kalfangare, mengungkapkan, hingga akhir September 2025, perusahaan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk melakukan revisi capaian keuangan.
Hasilnya menunjukkan performa positif, dengan proyeksi pendapatan tertinggi sepanjang 22 tahun berdirinya perusahaan.
“Alhamdulillah, tahun ini kita targetkan memecahkan rekor pendapatan. Proyeksi mencapai Rp 7 miliar, dan PAD-nya bisa menyentuh Rp 1,9 miliar sampai Rp 2 miliar,” ungkapnya belum lama ini.
Anwar menjelaskan, capaian itu tak lepas dari langkah manajemen memperkuat produktivitas, efisiensi, serta melakukan diversifikasi usaha.
Selain dari hasil pengusahaan hutan, HSB kini tengah berinovasi di sektor pertanian dan hortikultura, seiring dengan revisi Rencana Kerja Usaha (RKU) yang mengubah izin dari hutan alam menjadi hutan tanaman.
“Kami berinovasi menanam jagung dan tanaman hortikultura. Pasarnya dijamin negara, jadi peluangnya sangat besar. Kami sudah mulai dengan masyarakat di Kampung Batu Kajang, tinggal meningkatkan produksi dan inovasi tanamannya,” jelasnya.
HSB juga menggandeng kalangan akademisi untuk menyusun kajian ilmiah dalam implementasi kegiatan kehutanan, agar tetap sesuai prinsip kelestarian lingkungan.
Saat ini, HSB mengelola areal sekitar 35.000 hektare yang tersebar di Kecamatan Segah, Kelay, Teluk Bayur, dan Sambaliung.
Menurut Anwar, dinamika lapangan cukup kompleks karena ada overlap perizinan dengan sektor lain seperti pertambangan.
Namun, pihaknya memastikan kegiatan usaha tetap berjalan sesuai koridor hukum dan efisiensi operasional terus ditingkatkan.
“Memang dari total area 78.000 hektare, yang efektif saat ini sekitar 35.000 hektare. Kita juga terus berstrategi di pengangkutan, seperti memanfaatkan jalur lintas yang lebih efisien,” ujarnya.
Meski menghadapi kondisi cuaca yang memengaruhi harga kayu bulat, HSB tetap optimistis proyeksi pendapatan bisa tercapai.
Manajemen lebih mengutamakan keberlanjutan perusahaan dibanding keuntungan sesaat.
“Kita tidak ingin hanya untung besar di satu tahun lalu merugi di tahun berikutnya. Prinsipnya stabilitas dulu, minimal break point tercapai, kewajiban ke negara terpenuhi, dan gaji karyawan tetap aman,” tegasnya.
Anwar menambahkan, sebagian hasil usaha tahun berjalan belum tercatat dalam laporan resmi karena masih menunggu pengesahan pasca-RUPSLB.
Namun, pihaknya memastikan semua data akan disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) begitu final.
“Target awal tahun hanya Rp 1,5 miliar, namun dihapus, tetapi alhamdulillah bisa tembus Rp 1,9 miliar. Ini jadi bukti bahwa kita tetap bisa tumbuh walau dengan langkah hati-hati,” pungkasnya.
Dengan strategi konservatif namun progresif ini, PT Hutan Sanggam Berau menegaskan komitmennya sebagai perusahaan daerah yang tidak hanya mengejar profit.
Tetapi juga menjaga keberlanjutan dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi Berau.
Sebelumnya, Plt Kepala Bagian Ekonomi Setkab Berau, Ismiyanto, melalui pejabat fungsional, Rony Apriansyah, menegaskan, posisi pemkab berbeda dalam mengelola badan usaha.
“Kalau perusda itu ada dua, Perumdam Batiwakkal dan Bhakti Praja. Kalau IPB dan HSB bentuknya saham, pemkab sebagai pemegang saham,” jelasnya.
Untuk HSB, meski tetap menghasilkan laba, jumlahnya tipis karena dominasi usaha kayu yang harganya tidak stabil di pasaran.
“Harga kayu turun, tebang pun ditunda. Jadi laba tipis tiap tahun. Tapi tahun ini ada peluang dari aset Inhutani, semoga memberi tambahan keuntungan,” paparnya.
Rony menegaskan, meski tiap unit usaha memiliki tantangan berbeda, Pemkab tetap aktif memberi saran dan masukan.
“Kami terlibat dalam komunikasi dengan direksi maupun komisaris. Artinya, campur tangan pemerintah tetap ada untuk mempertahankan perusda ini,” ujarnya. (sen/sam)
Editor : Nurismi