BERAU POST - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Masud beserta rombongan pemerintah provinsi melaksanakan safari kerja ke Kampung Merabu, Sabtu (6/9).
Dalam pertemuan bersama masyarakat, Rudy mengaku merasakan keresahan yang sama dengan masyarakat saat menuju Kampung Merabu.
Sehingga, dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 45 menit itu, Rudy menjanjikan beragam pembangunan di Kampung Merabu, meski dibayang-bayangi potensi pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun depan.
Misalnya ketiadaan jaringan internet yang dinilainya sangat dibutuhkan di Kampung Merabu.
Bahkan tak tanggung-tanggung, gubernur meminta langsung kepada Anggota DPRD Kaltim Daerah Pemilihan (Dapil) VI untuk mengakomodir kebutuhan tersebut, melalui perjuangan di legislatif.
Lebih tegas, kepada Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskomimfo) Kaltim untuk segera memasang tower sinyal yang nantinya dibantu para legislator Dapil VI untuk meminta kepada provider mengerjakannya.
“Diskominfo segera dipasang tower, nanti melalui Anggota DPR RI Komisi VI, meminta kepada Telkomsel agar segera dipasang,“ terangnya di hadapan masyarakat, Sabtu (6/9) malam.
Selain itu, dirinya juga menyoroti kondisi listrik di Kampung Merabu yang dinilainya belum maksimal.
Dirinya juga membawa sang istri, Sarifah Suraidah yang juga menduduki Komisi VI di DPR RI. Sehingga beberapa keluhan juga langsung disampaikan kepada sang istri.
Tak hanya listrik dan sinyal, Rudy juga menyoroti kondisi jalan yang buruk saat masuk ke wilayah kampung.
Ia juga langsung menginstruksikan perbaikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) untuk segera membenahi.
“Akses jalan ini menjadi catatan. Bekerjasama dengan Pemkab Berau, segera dibereskan akses jalannya. Kalau ingin wisata hidup, maka aksesnya harus diperbaiki, terutama jalan ke Goa Beloyot,” tegasnya.
Selain infrastruktur dasar, Rudy juga menginstruksikan Dinas Pariwisata Kaltim untuk segera menyalurkan dua unit perahu ketinting, untuk menunjang akses wisata dari Kampung Merabu menuju Danau Nyadeng.
“Tolong ketintingnya (perahu ketinting, red) kirim ke sini (Merabu, red), supaya aksesnya bagus. Bisa satu atau dua, supaya kita bisa akses ke Danau Nyadeng,” terangnya.
Rudy juga sempat menyenggol para Anggota DPRD Kaltim Dapil VI yang hadir, untuk turut serta mengalokasikan Dana Pokok Pikiran (Pokir) untuk menunjang pembangunan di Kampung Merabu.
Misalnya Pembangunan Home Stay, Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), hingga pemasangan Videotron di Kampung Merabu, Kelay.
“Anggota DPR pokir-nya dibawa kesini (Merabu, red), pengadaan Home Stay, PJU-TS, anggarannya bawa kesini, saya setuju dibawa kesini itu plus videotronnya dibawa kesini, untuk berikutnya,” ungkapnya.
Bahkan, realisasinya ingin dilakukan cepat, setidaknya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim masa perubahan tahun ini.
“Paling tidak anggaran perubahan nanti dibawa kesini, termasuk Home Stay-nya, kalau mau buat, buat di sini,” terangnya.
Ungkapan-ungkapan manis ini dilontarkan Rudy Masud dengan lantang, tanpa takut dengan potensi pemangkasan anggaran yang diduga bisa terjadi tahun depan.
Menanggapi hal tersebut pun, Rudy membantah dengan lantang bahwa pemangkasan tidak menjadi masalah, bahkan katanya kondisi keuangan Kaltim masih dalam kondisi aman.
“Potensi pemangkasan TKD tahun depan tidak ada masalah, tidak ada masalah aman, kita akan selesaikan,” tegasnya.
Bahkan, keberanian Rudy terhadap potensi pemangkasan tersebut bukan sebagai masalah.
Untuk memenuhi kebutuhan tahun depan pun, Rudy tak menyebut ada langkah-langkah komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan menerima hal itu sebagai ketetapan.
“Itu bukan masalah lobi-lobi, (TKD, red) telah ditentukan pusat (pemerintah pusat, red), bukan lobi-lobi,” pungkasnya.
Respons ini berbeda dengan yang disampaikan Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni dan Anggota DPRD Kaltim Dapil VI, Syarifatul Syadiah.
Di mana, Sri Wahyuni menyebut lobi-lobi Pemprov Kaltim sudah dilakukan. Di mana Sekprov menyebut melakukan penegasan terhadap Dana Kurang Salur Kaltim yang disebut bisa membantu fiskal daerah. Namun, hasilnya masih nihil.
“Lobi ke pemerintah pusat sudah dilakukan, seperti misalnya kurang bayar (Dana Kurang Salur, red) yang kita punya kita minta untuk membantu kita,“ terangnya.
Dirinya menegaskan, pihaknya masih akan mencerna dahulu terkait potensi pemangkasan TKD tahun depan. Saat ini, pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang disebut akan terbit pada pekan ketiga bulan ini.
“Pemotongan itu kita ingin tahu berapa besarannya, nanti kita lihat di Keputusan Kementerian Keuangan (KMK), kita harus bersiap dengan ancaman pemotongan itu, pasti akan ada rasionalisasi,” tegasnya.
Disinggung soal janji manis Rudy Masud di hadapan masyarakat Kampung Merabu, terkait pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung pariwisata, Sri menjelaskan bahwa Karst Sangkulirang-Mangkalihat masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Menurutnya, ketika wilayah tersebut masuk dalam KSPN, pembangunannya yang berkaitan dengan infrastruktur tentu akan mendapat perhatian lebih. Tentunya juga, hal itu dibarengi dengan pemeraan yang baik, agar pembangunan terarah dan tidak sporadis.
“Paling tidak kalau ini prioritas, ketika bicara infrastruktur itu masuk, makanya kita petakan dulu, di mana start dan kemananya,” terangnya.
Dirinya juga menegaskan, janji-janji manis yang disampaikan Rudy Masud tidak ditelan mentah-mentah.
Misalnya soal pemenuhan infrastruktur jalan, menurutnya tak melulu tentang jalan rigid atau beton.
Dikarenakan kondisi wilayah sebagai wisata alam, jalan yang dimaksud bisa pemenuhan track menuju destinasi yang representatif untuk wisatawan.
“Tidak besar, tapi memudahkan orang mengakses aksesnya, mungkin tidak full rigid karena kita bermain dengan alam,” terangnya.
Terpisah, Anggota DPRD Kaltim Dapil VI, Syarifatul Syadiah, juga menyuarakan bahwa seharusnya Pemprov Kaltim tidak hanya berpasrah diri. Melainkan harus menjemput bola dengan melakukan pendekatan politis ke Pemerintah Pusat terkait potensi turunnya nilai TKD tahun depan.
Apalagi potensi pemangkasan ini juga diamininya terjadi lantaran program pemerintah pusat yang berjalan, seperti pelaksaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sehingga pemerintahan daerah terdampak, bahkan sebagian wilayah harus optimalisasi PAD dengan beragam cara. Satu di antaranya dengan penarikan pajak daerah yang lebih kuat.
“(Pemerintah daerah, red) diminta peningkatan PAD, dimana kita tahu, kalau menaikkan pajak di tengah ekonomi masyarakat yang lesu,” ujarnya.
Pihaknya pun di Karang Paci -sebutan lain DPRD Kaltim, sempat meminta kepada pemerintahan di Kaltim untuk tidak melakukan optimalisasi PAD dengan menaikkan pajak kepada masyarakat.
Sehingga Pemprov Kaltim justru didorong proaktif melakukan lobi dengan Pemerintah Pusat.
Apalagi Kaltim juga memiliki banyak kebutuhan pembangunan, yang mana jika pemangkasan TKD berdampak di Kaltim akan memberikan efek yang tidak baik dengan beberapa program telah tersusun saat ini.
“Ini kan ada pastinya pendekatan politis yang bisa digunakan agar Kaltim tidak begitu terdampak, karena ini akan sangat berpengaruh, kita sudah berjanji ke masyarakat, kalau terpotong lagi bagaimana ya, harapan kami jangan sampai terpotong lah,” pungkasnya. (sen/sam)
Editor : Nurismi