BERAU POST – Rencana pembangunan Jembatan Kelay III kembali menjadi sorotan wakil rakyat.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis bergerak cepat agar proyek strategis itu bisa terealisasi segera.
Menurutnya, hingga kini proses pembangunan masih terkendala masalah lahan yang belum tuntas.
Dia berharap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) bersama Dinas Pertanahan diharapkannya dapat berkolaborasi dengan baik menyelesaikan persoalan tersebut.
“Jangan saling menunggu, lebih baik dijemput permasalahannya agar cepat selesai,” ucap Saga singkat kemarin (5/8).
Ditegaskannya, Jembatan Kelay III sangat penting karena menjadi alternatif penghubung antara Tanjung Redeb dengan enam kecamatan pesisir.
Saat ini, akses transportasi darat hanya bertumpu pada Jembatan Sambaliung yang usianya sudah puluhan tahun.
“Kalau ada masalah dengan jembatan (Sambaliung, red) itu, akses masyarakat ke pesisir bisa terputus,” katanya.
Saga menilai kondisi tersebut rawan, karena risiko gangguan transportasi bisa berdampak luas terhadap perekonomian maupun mobilitas masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan Jembatan Kelay III menurutnya tidak bisa lagi ditunda.
Dia mengingatkan, Badan Anggaran DPRD Berau juga pernah mendorong agar realisasi pembangunan bisa segera dimulai.
Hal ini tercermin dalam rapat penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) beberapa waktu lalu.
“Sudah pernah kami dorong dalam rapat banggar, tinggal eksekutif yang harus serius menindaklanjuti,” jelasnya.
Selain untuk mengurangi ketergantungan pada Jembatan Sambaliung, ia menekankan pembangunan jembatan baru juga menjadi kebutuhan jangka panjang.
Dengan bertambahnya jumlah kendaraan dan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir, keberadaan jembatan tambahan akan memperlancar distribusi barang dan jasa.
“Ini proyek strategis, manfaatnya untuk kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Saga berharap agar koordinasi lintas instansi bisa lebih intensif. Ia meminta OPD teknis tidak hanya menunggu kepastian, tetapi aktif melakukan langkah-langkah percepatan.
“Kuncinya kolaborasi, kalau DPUPR dan Pertanahan jalan bersama, masalah lahan pasti bisa selesai,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan pemerintah daerah untuk menjadikan proyek ini sebagai prioritas.
Menurutnya, penundaan hanya akan memperbesar risiko terhambatnya konektivitas wilayah di masa depan. “Jangan sampai kita menyesal ketika ada kejadian tak diinginkan,” tutupnya. (sen/sam)
Editor : Nurismi